Menu
Precision, Actual & Factual

Kasus OTT PTSP di Pemprov Lampung: Bolak-balik Berkas dari Jaksa hingga TSK Bebas

  • Bagikan
Ekspose perkara atas OTT yang dilakukan Unit Tipikor pada Satreskrim Polresta Bandar Lampung terhadap pengurusan atau pembuatan izin Surat Pengusahaan Airbawah Tanah (SIPA) di DPM-PTSP Pemprov Lampung, 30 September 2020. Barang bukti berupa dokumen dan uang senilai Rp 25 juta yang disita pada 29 September 2020 serta 2 orang tersangka dipamerkan di halaman Mapolresta Bandar Lampung. Foto Ricardo Hutabarat

KIRKA.CO – Rabu siang, 30 September 2020, Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Yan Budi Jaya menyampaikan hasil penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan mekanisme Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan jajarannya.

Penyampaian itu sesuai dengan ungkapannya yang menegaskan bahwa berdasarkan KUHAP, hasil OTT akan dipublikasikan pasca 1×24 jam.

Dalam paparannya kepada pewarta, OTT tersebut berlangsung pada Selasa siang, 29 September 2020.

Penyidik dipastikan telah menetapkan dua orang pegawai Dinas PTSP Pemprov Lampung sebagai tersangka disertai dengan penyitaan barang bukti uang senilai Rp 25 juta.

Sejumlah dokumen beserta tersangka dipamerkan dihadapan wartawan sebagai bukti dari kinerja Satuan Reserse Kriminal.

Materi perkara ini dinyatakan berkait dengan penetapan harga kepada masyarakat yang ingin mengajukan pembuatan Surat Izin Pengusahaan Airbawah Tanah (SIPA).

Kronologi singkat atas perkara tersebut pun dijelaskan. Disebutkan bahwa penyidik menemukan barang bukti uang tersebut usai tubuh tersangka Edi Effendi seorang staf pada Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/II, digeledah.

“[…]petugas menemukan uang itu didalam saku celana tersangka (Edi Effendi_red),” ujar Yan Budi.

Yan Budi kemudian menerangkan tentang seorang tersangka lain. “Tersangka lain NY (Nirwan Yustian_red). Adalah Kabid pada Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/II,” jelas Yan Budi.

Personil kepolisian turut pula menyita dokumen berisi informasi perihal pengurusan SIPA yang diajukan PT Lautan Teduh Interniaga.

Saat mengamankan dua orang Tersangka itu, penyidik dari kepolisian juga sudah memeriksa beberapa orang yang diduga masih berkaitan dengan persoalan tersebut.

Ada pula satu orang ASN yang turut digelandang personil kepolisian saat kegiatan OTT berlangsung, namanya Desi atau Desy.

Sosok ini disebut masih berstatus sebagai saksi terperiksa.

Setelah hal di atas dipaparkan, Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Resky Maulana memberikan tanggapan ketika ditanyakan tentang rencana berkas perkara itu dapat sukses ditindaklanjuti oleh kejaksaan hingga disidangkan.

Kompol Resky memohon agar dirinya dibantu dengan memanjatkan doa kepada pihak kejaksaan.

Berjalannya waktu, kelancaran pemberkasan perkara tersebut nyatanya tak semulus harapan Resky.

Kejaksaan Negeri Bandar Lampung ditengarai telah membolak-balikkan berkas perkara tersebut karena dianggap belum lengkap.

Proses bolak-balik perkara tersebut telah berlangsung lebih dari 2 kali.

Atas hal-hal itu, masa penahanan kepada dua orang tersangka tadi habis dan dinyatakan bebas demi hukum.

Soal habisnya masa tahanan kedua tersangka tadi telah dipaparkan Kompol Resky Maulana baru-baru ini pada bulan Maret 2021.

Proses dari penanganan perkara yang demikian praktis dinilai membuat publik curiga.

“Proses yang begini tentu tidak wajar,” ujar Pegiat Antikorupsi Suadi Romli saat dimintai tanggapannya, Jumat, 4 Juni 2021.

“Tentu ada kecurigaan, baik itu di sisi kepolisian dan kejaksaan. Yang pertama ini adalah OTT. Apa yang kemudian menurut pihak kejaksaan kurang? Ini sama saja, berkasnya mentok di pihak kejaksaan,” sebut Romli.

Romli menduga ada hal yang tidak sinergi di antara pihak kepolisian dan kejaksaan dalam memandang persoalan korupsi.

“Seolah ada pandangan yang berbeda pada soal perkara korupsi. Kalau begini, sekalian saja dinyatakan perkara ini dihentikan atau SP3,” ketusnya.

Di tempat terpisah, praktisi Hukum Sukriadi Siregar mengaku sedikit kecewa dengan perjalanan penanganan perkara tersebut.

Kekecewaan itu diutarakan Sukriadi karena ia adalah pihak yang turut memanjatkan doa kepada pihak kejaksaan sesuai dengan harapan Kompol Resky.

“Saya kira perkara itu sudah selesai malahan. Karena kan kemarin saya sudah ikut memanjatkan doa. Eh ternyata doa saya belum terrealisasi,” ucapnya sambil tertawa kecil saat dihubungi KIRKA.CO via sambungan telepon.

Sukriadi berharap perkara ini menjadi perhatian di tingkat pimpinan baik dari kepolisian dan kejaksaan. Sebab bila tak ada kejelasan seperti itu, justru akan menimbulkan asumsi publik yang buruk.

“Harapannya ya seperti itu. Sebenarnya penanganan korupsi mesti menjadi semacam prioritas karena ini urusan yang genting, juga selain karena extra ordinary crime.

Kalau yang muncul di media itu kan selalu keterangan dan penjelasan dari kepolisian. Saya lihat minim sekali keterangan dari Kejari Bandar Lampung. Ini sebenarnya ada apa, dan otomatis menyisakan kecurigaan,” tandasnya.

  • Bagikan