Kirka – Perjalanan dari pusat kota Bandarlampung menuju Kota Agung kini bukan lagi sekadar rutinitas mobilisasi, melainkan medan uji kesabaran yang menguras rasionalitas.
Penumpukan kendaraan di Jalur Lintas Barat (Jalinbar) selama musim mudik 2026 menjadi bukti telanjang bahwa infrastruktur saat ini telah mencapai titik jenuh yang mengkhawatirkan.
Pemerhati Pembangunan Lampung, Mahendra Utama, menilai fenomena itu merupakan imbas dari kegagalan struktural dalam memisahkan arus logistik nasional dengan geliat aktivitas lokal.
Menurutnya, jarak tempuh sekitar 40 kilometer menuju Pringsewu yang menelan waktu hingga tiga jam adalah anomali yang tidak bisa terus ditoleransi.
“Kita sedang menyaksikan lumpuhnya urat nadi ekonomi akibat ego sektoral.
“Jalinbar dipaksa menanggung beban ganda, sebagai jalur utama distribusi barang sekaligus pusat pasar tumpah yang tidak tertata,” cetus Mahendra, Jumat, 27 Maret 2026.
Benang Kusut di 11 Titik Bottleneck
Eksponen 98 ini mencatat sedikitnya 11 titik penyempitan arus yang menjadi simpul mati kemacetan.
Dimulai dari sumbatan di Pertigaan Kemiling, keriuhan Tugu Coklat, hingga penyempitan di Tugu Pengantin, Gedong Tataan.
Kondisi kian pelik ketika memasuki zona ekonomi kerakyatan seperti Gadingrejo, Pringsewu, Pagelaran, hingga wilayah Talangpadang dan Gisting.
Mahendra menjelaskan, berdasarkan kriteria Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI), tingginya hambatan samping (side friction) akibat parkir liar dan angkutan yang berhenti serampangan telah memangkas efektivitas jalan hingga lebih dari sepertiga kapasitas aslinya.
“Secara teoritis, kita terjebak dalam Induced Demand.
“Tanpa adanya sodetan atau jalur alternatif, arus kendaraan akan terus menggelembung di satu jalur yang sudah usang dan tidak relevan lagi dengan volume trafik hari ini,” tambahnya.
Belajar dari Keberhasilan Lingkar Ambarawa
Mahendra mendesak pemerintah untuk berhenti melakukan pemadam kebakaran dengan solusi jangka pendek.
Ia menyodorkan keberhasilan Jalan Lingkar Timur-Selatan Surakarta di Sukoharjo serta Lingkar Ambarawa sebagai model ideal yang patut diadopsi.
Kedua wilayah tersebut terbukti mampu memindahkan beban logistik berat keluar dari jantung kota dan area pasar, sehingga denyut nadi ekonomi lokal tetap berdetak tanpa harus mengorbankan kelancaran arus nasional.
“Transportasi yang efisien adalah fondasi pertumbuhan regional.
“Jika rantai pasok kita terus terhadang di depan pasar tumpah, maka impian menurunkan biaya logistik nasional hanya akan menjadi retorika di atas kertas,” tegas pria yang dikenal vokal menyuarakan isu pembangunan ini.
Dedikasi Polri
Di balik karut-marutnya infrastruktur, Mahendra memberikan catatan positif terhadap kinerja aparat di lapangan.
Menurutnya, kehadiran personel Ditlantas Polda Lampung dan Polres jajaran di titik-titik krusial seperti Bulokarto merupakan penahan terakhir agar jalur tersebut tidak mengalami gridlock atau macet total.
“Skema contra flow manual dan pengaturan di setiap persimpangan adalah upaya heroik para petugas.
“Tanpa kehadiran mereka, ego pengendara akan mengunci jalur ini dalam kebuntuan permanen,” ungkapnya.
Menagih Janji Pemerintah
Menutup keterangannya, Mahendra Utama menekankan beberapa langkah konkret yang harus segera dieksekusi oleh para pemangku kebijakan:
- Akselerasi Bypass Pringsewu: Mendorong KemenPUPR dan Pemerintah Provinsi Lampung untuk menempatkan pembangunan Jalan Lingkar Pringsewu sebagai agenda prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mendatang.
- Revitalisasi Pasar Tumpah: Pemerintah Kabupaten Pesawaran dan Tanggamus harus berani melakukan penataan ulang pasar agar memiliki area parkir mandiri yang layak, guna menghilangkan hambatan di badan jalan.
- Modernisasi Trafik: Mengintegrasikan Smart Traffic System di persimpangan besar seperti Negeri Sakti untuk mengatur durasi lampu lalu lintas secara dinamis berdasarkan sensor kepadatan arus.
“Sinergi antara pusat dan daerah adalah kunci. Jangan biarkan Jalinbar terus menjadi momok tahunan yang membakar BBM dan waktu rakyat sia-sia,” tutup Mahendra.
