Kirka – Fenomena saling serang dan sikap ngotot mempertahankan pendapat tanpa data di media sosial dinilai bukan sekadar masalah etika berinternet.
Kondisi ini merupakan dampak langsung dari rendahnya tingkat literasi yang menggerus rasionalitas publik.
Hal tersebut ditegaskan oleh Pemerhati Pembangunan asal Lampung, Mahendra Utama.
Menurutnya, ada korelasi yang tak terpisahkan antara rendahnya budaya baca dengan menguatnya ego sektoral dan sikap “menang sendiri” di tengah masyarakat.
“Semakin sedikit literasi seseorang, semakin menonjol sikap menang sendiri dalam mengemukakan pendapat.
“Ini sudah menjadi pemandangan lumrah di ruang publik kita hari ini,” ujar Mahendra dalam keterangannya, Minggu, 1 Maret 2026.
Statistik Memprihatinkan
Mahendra menyoroti data fundamental yang mendasari krisis rasionalitas tersebut.
Merujuk pada data UNESCO, Indonesia masih berada di peringkat kedua dari bawah dalam hal literasi dunia, di mana hanya 0,001 persen atau satu dari seribu orang Indonesia yang memiliki minat baca tinggi.
Kondisi itu diperkuat oleh studi Central Connecticut State University (CCSU) yang menempatkan Indonesia di peringkat ke-60 dari 61 negara terkait minat baca.
“Angka itu bukan sekadar statistik dingin. Di baliknya ada persoalan serius tentang bagaimana masyarakat kita memproses informasi, menyaring hoaks, dan bagaimana mereka berargumentasi.
“Ketika literasi rendah, keputusan yang diambil murni berdasarkan emosi, bukan rasionalitas,” tegasnya.
Pola Pikir Reaktif
Lebih lanjut, Mahendra menganalisis fenomena dari sudut pandang psikologis dan sosiologis.
Ia menjelaskan bahwa literasi sejatinya melatih otak untuk tidak reaktif, menimbang bukti, dan menunda kesimpulan.
Tanpa kebiasaan membaca, masyarakat terbiasa dengan informasi instan dan narasi hitam-putih.
Akibatnya, saat menghadapi perbedaan pendapat, respons yang muncul adalah pertahanan diri yang agresif karena pendapat dianggap sebagai harga diri.
“Mengutip sosiolog Pierre Bourdieu tentang habitus, masyarakat yang kurang akses pada bacaan berkualitas cenderung terbiasa dengan informasi simpang siur.
“Ketika dibantah, dorongan yang muncul adalah insting primitif untuk memenangkan argumen, bukan mencari kebenaran,” jelas Mahendra.
Ancaman
Dampak dari darurat literasi ini rupanya tidak main-main.
Mahendra mengingatkan bahwa literasi yang rendah berpotensi memicu konflik horizontal dan menurunkan sikap toleransi, sebagaimana tercermin dalam penelitian AKSI 2016.
Masyarakat dengan literasi rendah dinilai kehilangan kemampuan untuk memahami perspektif kelompok lain.
Hal ini membuat mereka sangat rentan termakan misinformasi dan hoaks, yang kemudian memicu perseteruan anarkis maupun diskriminatif di dunia nyata maupun maya.
“Ketika topik bergeser ke kebijakan pemerintah atau isu kompleks lainnya, mereka yang literasinya rendah akan bereaksi dengan curiga.
“Lebih parah lagi, ketika hoaks sudah menjadi pegangan, mereka akan mempertahankannya mati-matian,” tambahnya.
Pendidikan Karakter dan Ruang Diskusi Aman
Sebagai solusi dari persoalan struktural ini, Mahendra mendorong penguatan pendidikan karakter dan literasi digital sejak dini.
Ia menekankan pentingnya mengajarkan generasi muda bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh seberapa keras seseorang mempertahankan pendapat.
Ia juga mengajak masyarakat untuk kembali menghidupkan budaya gotong royong dengan menciptakan ruang diskusi yang aman, di mana perbedaan tidak dipandang sebagai ancaman personal.
“Kita dihadapkan pada pilihan; membiarkan ego buta menguasai ruang publik, atau mulai menata ulang cara kita membaca dan berdialog.
“Semua dimulai dari kemauan sederhana, membaca, memahami gagasan, dan membuka perspektif baru sebelum memutuskan untuk menang sendiri,” pungkas Mahendra.
