Kirka – Paradigma pengelolaan hutan di Provinsi Lampung tengah memasuki babak baru.
Alih-alih meratapi 80 persen kawasan hutan yang telanjur dijamah manusia, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) melempar sekoci penyelamat lewat skema Multiusaha Kehutanan (MUK) berbasis lanskap.
Manuver itu dinilai bukan sekadar jargon pelestarian.
Pemerhati Pembangunan sekaligus Tenaga Pendamping Gubernur Lampung, Mahendra Utama, memandang skema MUK sebagai jalan tengah yang paling rasional.
“Pilihannya sekarang cuma dua, biarkan hutan hancur perlahan, atau kita legalkan pemanfaatannya menjadi mesin ekonomi yang produktif.
“Konservasi harus bisa diajak kompromi dengan urusan perut rakyat,” tegas Mahendra di Bandarlampung, Selasa, 10 Maret 2026.
Benteng Ekologi
Pendekatan yang ditawarkan tak main-main, agroforestri terintegrasi.
Komoditas primadona Lampung macam kopi, lada, kakao, hingga alpukat dan jengkol akan disisipkan di antara tegakan kayu.
Mengacu pada teori Integrated Area Development (IAD), pola ini secara ekologis memulihkan tata air sekaligus mengembalikan unsur hara tanah.
Bagi kawasan rawan bencana seperti Lampung Barat dan Tanggamus, skema ini ibarat membangun benteng alami berlapis.
Agroforestri menjadi benteng mitigasi untuk menangkal luapan banjir dan longsor yang kerap menghantui akibat masifnya alih fungsi lahan serampangan di masa lalu.
Potensi Cuan Tembus Triliunan
Urusan hitung-hitungan rupiah, potensinya terbilang fantastis.
Merujuk data mutakhir Dinas Kehutanan, denyut ekonomi dari aktivitas petani hutan di Lampung rupanya sudah menyentuh angka Rp300 miliar per tahun.
Mahendra memproyeksikan, intervensi APHI dan kolaborasi riset dengan Universitas Lampung (Unila) bisa memantik lonjakan nilai ekonomi dua hingga tiga kali lipat.
Cuan sebesar itu tak lagi bersandar pada tebangan kayu. Sumbernya mengalir dari tiga ceruk utama:
- Optimalisasi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK): Mendongkrak kualitas kopi dan cokelat melalui tata kelola profesional.
- Komersialisasi Jasa Lingkungan: Membuka keran pendapatan baru lewat ekowisata dan perdagangan karbon (carbon trade).
- Diversifikasi Ekspor: Membudidayakan tanaman sela seperti porang dan kapulaga yang tengah digandrungi pasar internasional.
“Berbeda dengan Kalimantan Timur yang fokus transisinya dari industri kayu ke ekonomi hijau, Lampung punya modal kuat di tingkat partisipasi masyarakat.
“Rakyat kita harus naik kelas menjadi manajer lahan lewat Perhutanan Sosial, bukan lagi sekadar buruh di tanah sendiri,” papar Mahendra.
Rahmat Mirzani Djausal
Meski menjanjikan, cetak biru ekonomi hijau ini tak akan berjalan tanpa sokongan regulasi.
Mahendra menyoroti peran sentral Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal.
Untuk mewujudkan visi “Bersama Lampung Maju”, gubernur muda tersebut dituntut mengeksekusi tiga pekerjaan rumah yang krusial:
1. Meracik Dokumen IAD yang Presisi:
Pemprov harus mengunci koordinasi lintas instansi agar keran anggaran pembinaan petani hutan tidak bocor dan tepat sasaran.
2. Menjamin Kepastian Tenurial:
Mengebut legalitas akses bagi 94 ribu kepala keluarga di lingkar hutan.
Tanpa kepastian hukum, investasi keringat rakyat di kawasan hutan ibarat membangun istana pasir.
3. Digitalisasi dan Integrasi Data:
Mengawinkan data hasil produksi hutan dengan statistik resmi daerah. Angka yang jelas akan membuat profil ekonomi petani hutan terlihat oleh perbankan (bankable).
Sebagai langkah pemungkas, Mahendra mewanti-wanti agar Lampung berhenti bertindak sebagai pemasok bahan mentah murah. Hilirisasi adalah harga mati.
Solusinya merentang dari hulu ke hilir, membangun pabrik pengolahan mini di tingkat Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), menuntut anggota APHI bertindak sebagai off-taker (penjamin pasar), dan merancang branding eksklusif Hutan Lestari Lampung untuk menembus harga premium global.
“Prinsip green growth itu sebetulnya sederhana.
“Pembangunan berkelanjutan bukan melarang orang menebang pohon, tapi memastikan pohon yang berdiri itu menghasilkan nilai ekonomi yang jauh lebih besar dari sekadar harga kayunya,” pungkasnya.
