Menu
Precision, Actual & Factual

DKPP Gelar Sidang Periksa Ketua & Anggota Bawaslu Lampung Terkait Pilwakot Bandar Lampung

  • Bagikan
Sidang DKPP/Ilustrasi/Sumber DKPP

KIRKA.CO  – DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 69-PKE-DKPP/II/2021, Senin (8/3/2021), 09.00 WIB.

Perkara ini diadukan oleh Aryanto Yusuf dan Rakhmat Husein Darma Cane. Keduanya mengadukan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, yaitu Fatikhatul Khoiriyah, Iskardo P. Panggar, Adek Asy’ari, Muhammad Teguh, Hermansyah, Tamri, dan Karno Ahmad Satarya.

Dalam perkara ini, para Teradu diadukan terkait Putusan Nomor 02/Reg/L/TSM-PW/ 08.00/XII/2020. Dalam membuat putusan tersebut, para Teradu diduga telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kode etik penyelenggara pemilu karena dinilai tidak mempertimbangkan kesaksian, bukti dan fakta yang disampaikan oleh Termohon serta cenderung memihak kepada Pemohon dan mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan.

Sidang DKPP/Ilustrasi/Sumber DKPP

Selain itu, para Teradu juga diduga telah melangkahi kedaulatan rakyat karena memerintahkan KPU Kota Bandar Lampung untuk membatalkan pasangan calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung nomor urut 3, Eva Dwiana-Deddy Amarullah. Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang akan dipimpin Anggota DKPP dan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Lampung.

Sidang ini akan diadakan secara virtual pada Senin (08/03), pukul 09.00 WIB, dengan Ketua Majelis berada di Jakarta dan seluruh pihak di daerah masing-masing.

Plt. Sekretaris DKPP, Arif Ma’ruf mengatakan agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu serta Saksi-saksi atau Pihak Terkait yang dihadirkan.

“DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” jelas Arif.

Arif mengungkapkan, DKPP akan melakukan uji coba sidang dengan para pihak sehari sebelum sidang dilaksanakan untuk menekan kendala dan hambatan yang berpotensi terjadi selama sidang.

Ia menambahkan, sidang kode etik DKPP bersifat terbuka untuk umum. “Sidang kode etik DKPP bersifat terbuka, artinya masyarakat dan media dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan atau melalui live streaming Facebook DKPP, @medsosdkpp dan akun Youtube DKPP,” terangnya.

*Rls-DKPP

  • Bagikan