KIRKA – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menyarankan agar pemerintah Provinsi Lampung melakukan peminjaman ke pemerintah pusat ketimbang ke luar negeri untuk membangun infrastruktur.
“Untuk saat sekarang fokuskan saja Lampung optimalkan pinjaman daerah melalui pemerintah pusat, PT SMI. Karena dana cukup tersedia dan baru 30 daerah saja yang manfaatkan dana pinjaman tersebut,” kata Anggota DPD RI Abdul Hakim, Senin 22 Juni 2021.
“Karena berdasarkan PP 56, belum memberikan landasan regulasi bagi daerah untuk pinjam dari investor luar negeri,” tegas dia.
Jika Pemprov Lampung tetap bersikeras melakukan pinjaman ke luar negeri, maka pemerintah pusat akan memberikan berbagai pertimbangan
“Pinjaman ke luar negeri, prosesnya melalui pemerintah pusat. Pemerintah Pusat akan memberikan berbagai pertimbangan,” jelas dia.
Saat disinggung apakah pemerintah pusat bakal menyanggupi dana yang dibutuhkan pemprov Lampung untuk perbaikan infrastruktur mencapai Rp 2,5 triliun, ia menyarankan agar pemerintah daerah mengajukan pinjaman terlebih dahulu.
“Untuk prosesnya, daerah mengajukan terlebih dahulu. Terkait jumlah yang disepakati, kewenagan PP yang menetapkan
jumlah plafonnya. Silahkan Pemda bisa mengkomunisakannya dengan pemerintah pusat,” ucap dia.
“Jadi disini bahasanya saya bukan tidak merestui. Tapi optimalkan saja dulu, fasilitas yg disediakan pemerintah pusat sambil menunggu adanya payung hukum yang memungkinkan daerah dapat meminjam langsung ke pihak luar negeri,” pungkas Abdul Hakim.
Sebelumnya, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengaku sedang fokus dalam mengatur skema dalam perbaikan ruas jalan di Provinsi Lampung. Ada 1.800 kilometer ruas jalan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Lampung.
“Sebanyak 70 persen jalan tersebut dalam kondisi bagus dan sisanya atau sekitar 540 kilometer dalam kondisi rusak,” jelas Gubernur Arinal, Minggu, 20 Juni 2021.
Ia mengatakan, Pemprov telah memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan provinsi yang berada di kabupaten/kota.
“Tentu memerlukan biaya yang cukup besar. Namun saat ini sudah ada investor yang bersedia untuk meminjamkan dananya,” ujarnya.
Menurutnya, dalam proses pembangunan jalan provinsi memerlukan standar teknis kontruksi. Ia mengaku membutuhkan biaya kurang lebih Rp2,5 triliun.
“Dana itu akan saya kembalikan ke investor dari APBD yang diperuntukkan untuk pembangunan di bidang infrastruktur Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK). Setiap tahun mereka mengusulkan anggaran rata-rata Rp500 miliar untuk bunga dan pengembalian induk,” ungkapnya.
Pemprov telah melakukan pertemuan dengan beberapa investor seperti China Construction First Group Corp Ltd (CCFG), PT. Port Engineering CSCEC Indonesia, dan China Strait Construction.
“Pembangunan tersebut akan melalui kajian dan akan memprioritaskan jalan yang harus diperbaiki dari awal. Harapan kami agar tak ada pembangunan tambal sulam,” katanya.
