Swasembada Ikan Lampung: Melampaui Kebutuhan dengan 181 Ribu Ton di 2025

Swasembada Ikan Lampung: Melampaui Kebutuhan dengan 181 Ribu Ton di 2025
Lampung siap pasok kebutuhan nasional. Produksi perikanan budidaya tahun 2025 tembus 181 ribu ton, surplus melimpah 27% dari kebutuhan lokal. Foto: Arsip Wiki/Kirka/I

Kirka – Produksi perikanan budidaya Provinsi Lampung menembus angka 181.650 ton sepanjang 2025.

Kelebihan produksi yang jauh melampaui kebutuhan lokal menjadikan daerah ujung selatan Sumatera sangat siap mengambil peran sebagai pemasok utama ikan nasional.

Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, menegaskan volume panen petambak lokal saat ini terbilang melimpah dan jauh di atas batas aman konsumsi masyarakat.

“Penduduk Lampung berkisar 9,53 juta jiwa. Kalau merujuk standar ideal WHO dan American Heart Association yakni 15 kilogram per kapita per tahun, kebutuhan asupan hanya 142.950 ton.

“Artinya ada kelebihan stok sampai 27 persen,” urai Mahendra di Bandarlampung, Sabtu, 25 Juli 2026.

Pemaparan Mahendra sejalan dengan data Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung yang menunjukkan tren pertumbuhan positif.

Angka 181.650 ton memperlihatkan kenaikan 2,35 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang bertengger di posisi 177.479 ton.

Kepala DKP Lampung, Bani Ispriyanto, secara terpisah merinci pasokan terbesar masih didominasi budidaya air tawar sebanyak 114.643 ton.

Sisanya disumbang dari hasil tambak air payau 56.104 ton dan perairan laut 10.903 ton.

Fakta tingginya produktivitas sejalan dengan pantauan pemerintah pusat.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf, memvalidasi rekam jejak akuakultur Lampung yang pernah sukses membukukan nilai Rp11 triliun pada 2023.

Secara nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah merangkum panen budidaya sebanyak 5,02 juta ton hingga triwulan III-2025.

Volume panen makin mendekati target tahunan 5,17 juta ton, dimana pembudidaya Lampung secara konsisten menyumbang porsi 3,5 persen dari total keseluruhan.

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono meyakini implementasi kebijakan ekonomi biru lewat konsep budidaya berkelanjutan bakal mengakselerasi cita-cita swasembada pangan gagasan Presiden Prabowo Subianto.

Melihat besarnya potensi daerah, Mahendra kembali mengingatkan pentingnya tata kelola distribusi pasca panen.

Tujuannya agar hasil budidaya terserap maksimal ke pasar luar provinsi tanpa merusak harga di tingkat petani.

“Pasokan berlebih harus diimbangi manajemen logistik yang rapi.

“Kalau keran niaga antar daerah terbuka lebar, petambak akan menikmati harga jual yang adil dan ekonomi kawasan pesisir otomatis melesat,” tegasnya.