Kirka – Kinerja kesatuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Metro membuahkan hasil membanggakan.
Kepala Kepolisian Daerah Lampung, Irjen Pol Helfi Assegaf, secara langsung menyerahkan penghargaan khusus kepada Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Metro, AKP Rizky Dwi Cahyo.
Penyerahan apresiasi bergengsi itu berlangsung di Hotel Emersia, Bandarlampung, Kamis, 16 Juli 2026.
Pemberian piagam tingkat provinsi bukan sekadar rutinitas seremonial.
Irjen Pol Helfi Assegaf menegaskan, langkah institusinya merupakan wujud pengakuan resmi atas dedikasi tinggi serta rekam jejak penyelesaian perkara yang ditunjukkan jajaran reskrim setempat.
Kapolda menilai, pendekatan penegakan hukum di wilayah tersebut telah menjadi teladan.
“Kerja keras, kejujuran, dan komitmen melayani masyarakat dengan sepenuh hati pasti membuahkan hasil.
“Semoga apresiasi yang diberikan menjadi pemacu untuk terus menjaga kepercayaan publik serta merawat keamanan di wilayah Metro,” ucap jenderal bintang dua itu di hadapan jajaran kepolisian.
Menerima sorotan positif dari pucuk pimpinan polda, AKP Rizky Dwi Cahyo memilih merendah.
Perwira pertama Polri tersebut enggan menyebut pencapaiannya sebagai kesuksesan tunggal.
Baginya, capaian penegakan hukum murni berkat solidaritas dan kerja keras seluruh personel di kesatuannya.
“Apa yang kami raih sepenuhnya adalah buah keringat tim Reskrim.
“Momentum penyerahan piagam memotivasi kami untuk semakin mempertajam kualitas pelayanan hukum, menindak pelanggar aturan tanpa kompromi, sekaligus menguatkan muruah kepolisian di mata publik,” jelas Rizky.
Penilaian polda menitikberatkan pada standar pelayanan Satreskrim Polres Metro yang beroperasi secara cepat, santun, dan mematuhi prosedur ketat.
Pola kerja tangkas tersebut bermuara dari tiga prinsip utama yang dipedomani satuan pimpinan AKP Rizky: Responsif, Beretika, serta Berkeadilan.
Ketiga landasan operasional kepolisian memuat makna spesifik.
Asas responsif menuntut setiap laporan warga ditangani segera tanpa ruang penundaan.
Aspek beretika mewajibkan anggota bertugas di bawah koridor norma kesusilaan dan kode etik profesi, guna mencegah penyalahgunaan wewenang.
Sementara pilar berkeadilan menjamin penanganan perkara berjalan objektif tanpa memandang latar belakang sosial pihak yang terlibat.
Rizky menekankan, seluruh pedoman kerjanya bukan sebatas jargon lisan.
Kesatuannya telah diinstruksikan agar terus mengedepankan transparansi dan memprioritaskan kepentingan warga sipil.
“Masyarakat berhak mendapat akses keadilan yang cepat dan bermoral.
“Kami berkomitmen mewujudkan standar layanan tersebut secara konsisten,” tutupnya.
