Kirka – Gelombang demonstrasi elemen mahasiswa memadati kawasan Kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Lampung pada Senin, 15 Juni 2026.
Pergerakan massa berskala besar tersebut diwarnai pengamanan ketat aparat gabungan, yang membentangkan barikade kawat berduri tepat di depan gerbang utama gedung dewan.
Aksi unjuk rasa yang dikawal ratusan aparat keamanan ini dipicu oleh keresahan terhadap kondisi ekonomi nasional.
Massa yang tergabung dalam Aliansi Lampung, meliputi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lampung, Kesatuan Aksi Mahasiswa UIN (KAMU) Lampung, dan Keluarga Mahasiswa (KM) Institut Teknologi Sumatera (Itera) turun ke jalan membawa sejumlah tuntutan krusial.
Berdasarkan orasi dan atribut yang dibawa, fokus utama gugatan mahasiswa menyasar langsung pada kebijakan pemerintah pusat.
Tuntutan mencakup desakan stabilisasi harga kebutuhan pokok, penolakan terhadap tingginya harga Bahan Bakar Minyak (BBM), serta evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes).
Sebagai bentuk protes, para demonstran memulai pergerakan secara kolektif dari titik kumpul kampus masing-masing.
Massa kemudian melakukan long march menuju pusat pemerintahan provinsi guna memastikan aspirasi mereka didengar langsung oleh para pemangku kebijakan.
Menyikapi eskalasi massa, aparat penegak hukum telah mematangkan strategi pengamanan sejak pukul 10.30 WIB.
Sebanyak 662 personel gabungan disiagakan di lokasi, terdiri dari jajaran Polda Lampung, Satuan Brimob, Polresta Bandarlampung, hingga Satpol PP Provinsi Lampung.
Kasi Humas Polresta Bandarlampung, AKP Agustina Nilawati, menjelaskan bahwa pemasangan kawat berduri merupakan bagian dari standar operasional prosedur (SOP) untuk melindungi objek vital.
Kendati penjagaan diperketat, aparat kepolisian menjamin pengawalan demonstrasi tetap berjalan sesuai koridor hukum.
“Kami pastikan seluruh personel di lapangan mengedepankan pendekatan yang persuasif serta humanis.
“Hak menyampaikan pendapat di muka umum tetap dilindungi,” tegas Agustina.
Polisi turut meminta para peserta aksi, khususnya koordinator lapangan, untuk menjaga ketertiban serta memastikan demonstrasi berjalan tanpa tindakan anarkis yang berpotensi merusak fasilitas publik.
Mengingat lokasi unjuk rasa berada di titik sentral lalu lintas Kota Bandarlampung, kepolisian menerapkan skenario rekayasa arus kendaraan.
Masyarakat pengguna jalan diimbau mencari jalur alternatif dan menghindari rute yang bersinggungan langsung dengan kawasan Pemprov maupun DPRD Lampung demi meminimalisasi kemacetan panjang.
