Kirka – Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang mencapai angka 5,58 persen dinilai bukan merupakan dampak tunggal dari program pemerintah pusat.
Pemerhati Pembangunan sekaligus Tenaga Ahli (TPP) Gubernur Lampung Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Mahendra Utama, menegaskan bahwa capaian tersebut adalah hasil dari fondasi ekonomi kuat yang dibangun oleh pemerintah daerah.
Mahendra menanggapi adanya narasi yang menyederhanakan pertumbuhan ekonomi Lampung hanya karena dorongan Program Strategis Nasional (PSN), khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
“Menyebut pertumbuhan 5,58 persen ini semata-mata karena program pusat adalah penyederhanaan yang menyesatkan.
“Data menunjukkan mesin ekonomi Lampung sudah bekerja solid jauh sebelum intervensi program tersebut masif dilakukan,” ujar Mahendra Utama, Rabu, 6 Mei 2026.
Mahendra memaparkan data historis untuk mematahkan anggapan bahwa ekonomi Lampung baru bergairah saat program MBG berjalan.
Ia mencatat bahwa pada triwulan I-2025, ekonomi Lampung sudah tumbuh di angka 5,47 persen.
Tren positif tersebut berlanjut pada triwulan II sebesar 5,09 persen dan triwulan III di angka 5,04 persen.
“Jika MBG dianggap sebagai satu-satunya penyebab, lalu dari mana datangnya pertumbuhan di atas lima persen sepanjang tahun 2025? Ini bukti bahwa fondasi ekonomi daerah memang sudah kokoh,” tegasnya.
Berdasarkan struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi tulang punggung utama dengan kontribusi hampir 30 persen.
Disusul oleh sektor industri pengolahan sebesar 19 persen dan perdagangan sebesar 15 persen.
Menurut Mahendra, meski program MBG menciptakan permintaan baru pada komoditas seperti telur dan susu, kapasitas produksi Lampung tidak muncul secara instan.
“Kapasitas produksi itu adalah hasil kebijakan daerah bertahun-tahun dalam memperbaiki rantai pasok dan produktivitas petani lokal.
“Pemerintah pusat memberikan stimulus, tapi pemerintah daerah yang menyediakan sistemnya,” lanjutnya.
Mahendra juga menyoroti peran Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendorong kebijakan hilirisasi.
Salah satu bukti konkretnya adalah lonjakan ekspor tapioka ke Tiongkok yang mencapai 10.000 ton pada April 2026.
Selain itu, sektor UMKM yang berjumlah sekitar 398.000 pelaku usaha menunjukkan daya beli masyarakat yang meningkat secara mandiri.
Ia mencontohkan kesuksesan Festival UMKM di Lampung Timur yang mencatat transaksi Rp10,55 miliar, serta kenaikan pembelian kendaraan baru sebesar 21 persen dengan total nilai Rp2,5 triliun.
“Ini mencerminkan adanya peningkatan pendapatan riil di masyarakat secara luas, bukan hanya mereka yang terserap dalam rantai pasok program pemerintah pusat,” jelas Mahendra.
Di sektor penguatan ekonomi desa, Mahendra menyebut keberadaan Koperasi Desa Merah Putih sebenarnya memperkuat ekosistem yang sudah ada.
Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Lampung, terdapat 2.650 titik koperasi yang telah lama dibina oleh daerah.
Ia menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi 5,58 persen adalah hasil sinergi, di mana program nasional bertindak sebagai katalisator, sementara Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota berperan sebagai eksekutor pembangunan.
“Stimulus fiskal dari pusat seperti MBG yang mencapai Rp1,1 triliun per bulan hanya akan efektif jika disuntikkan ke dalam sistem ekonomi yang sehat.
“Dan sistem itu dibangun oleh pemerintah daerah melalui hilirisasi industri dan pengembangan SDM,” pungkasnya.
