Kirka – Kepemimpinan Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlaela genap menginjak usia satu tahun.
Di balik gegap gempita target pembangunan Provinsi Lampung, muncul sebuah konstelasi baru yang menjadi motor penggerak, yakni sinergi taktis antara pimpinan politik dan birokrat tertinggi.
Namun, langkah cepat poros baru ini dinilai masih tersandera oleh mentalitas pejabat warisan pemerintahan sebelumnya yang gagap beradaptasi.
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, membedah anatomi pemerintahan saat ini yang digawangi Gubernur Mirza (sapaan akrab Gubernur), Wagub Jihan, bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Marindo Kurniawan.
Ketiganya direpresentasikan sebagai Tiga Serangkai lintas generasi dengan frekuensi kerja yang seirama.
“Kita melihat sebuah pembagian porsi ketatanegaraan yang elegan namun mematikan bagi birokrasi yang lamban.
“Pimpinan daerah sudah berlari jauh, tapi sayangnya gerbong di belakang mereka masih ada yang berjalan merangkak,” ujar Mahendra di Bandarlampung, Kamis, 19 Maret 2026.
Orkestrasi Peran
Dalam analisisnya, Mahendra menilai orkestrasi ketiga tokoh tersebut sangat proporsional.
Gubernur Mirza fokus bermanuver mematangkan lobi eksekutif merajut konektivitas dari level kabupaten/kota hingga pemerintah pusat.
Di sisi lain, Jihan tampil sebagai magnet publisitas yang piawai merawat kepercayaan publik, terutama melalui advokasi isu keberlanjutan serta mitigasi bencana.
Hal paling menyita perhatian adalah eksistensi Marindo Kurniawan.
Mahendra menyebut sang Sekda tidak lagi terjebak pada pakem administrator yang kaku.
“Pak Marindo mengambil alih fungsi leader manager sekaligus agen banishing bureaucracy.
“Itu adalah intervensi radikal untuk memangkas budaya lelet menjadi instrumen kerja yang lincah. Mesin birokrasi benar-benar dipaksa berakselerasi,” paparnya.
Mental Seremonial
Sayangnya, manuver elite Pemprov Lampung ini melahirkan anomali di level eksekutor.
Mahendra secara terbuka melayangkan kritik tajam terhadap gerbong eselon II dan III.
Ia menengarai mayoritas pos strategis masih dikuasai loyalis birokrasi sisa era Arinal Djunaidi, yang rekam jejaknya identik dengan minimnya realisasi, khususnya terkait pengeksekusian infrastruktur dasar.
Mentalitas pemuja rutinitas seremonial ini, menurut Mahendra, harus segera diamputasi jika visi Bersama Lampung Maju ingin terwujud.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah dipatok Gubernur merupakan tolok ukur absolut yang tak bisa ditawar.
Sebagai pemegang palu kendali Aparatur Sipil Negara (ASN), Sekda dituntut berani menebas benalu di dalam sistem.
Mahendra mengutip falsafah lokal untuk mempertegas peringatannya.
“Adok mak muwai, gholek mak salah. Pangkat itu bukan pajangan gengsi, melainkan mandat untuk rakyat.
“Kalau gigi mesinnya rontok, ganti. Jika lajunya tersendat, rombak total. Masyarakat sudah jengah dengan pejabat yang sekadar duduk manis,” tegasnya.
Era abdi negara yang hanya menanti petunjuk telah usai.
Publik kini menuntut pelayan masyarakat yang sanggup meretas jalan keluar dari berbagai krisis.
“Pilihannya kini mutlak di tangan para pemangku jabatan itu sendiri: melebur dalam ritme kerja cepat Tiga Serangkai ini, atau terdepak habis oleh seleksi alam birokrasi,” pungkas Mahendra.
