Kirka – Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung sepanjang 2025 yang menembus angka 5,28 persen secara year on year (yoy) sukses melampaui rata-rata wilayah Sumatera.
Meski capaian agregat dari Badan Pusat Statistik (BPS) ini tampak gemilang, indikator makro tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kesejahteraan di level akar rumput.
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, memandang lompatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita hingga menyentuh Rp55 juta ibarat sinyal kuat kesiapan Sai Bumi Ruwa Jurai menjadi lokomotif ekonomi nasional.
Namun, ia mewanti-wanti agar eforia statistik tidak meninabobokan para pemangku kebijakan.
“Ada satu pertanyaan klasik yang selalu membayangi selebrasi semacam ini, is it growth without development?
“Kita harus objektif menguji, apakah deretan angka ini benar-benar menetes ke bawah alias menciptakan trickle-down effect, atau sekadar menggumpal di struktur elite,” tegas Mahendra di Bandarlampung, Senin,16 Maret 2026.
Ketimpangan Wilayah dan Anomali
Eksponen 98 tersebut tidak menampik adanya torehan positif pemerintah daerah, salah satunya lonjakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ke level 73,98 yang mengonfirmasi perluasan akses pendidikan dan kesehatan.
Problemnya, disparitas antar wilayah, misalnya antara gemerlap Kota Bandarlampung dengan kondisi faktual di pelosok Mesuji masih menjadi pekerjaan rumah yang menumpuk.
Merujuk pada postulat Inverted U-Shape dari Simon Kuznets, Mahendra menengarai Lampung tengah berada di fase transisi yang rawan.
Motor penggerak ekonomi memang dipacu deras oleh konsumsi rumah tangga dan ekspor, tetapi realitas serapan tenaga kerja masih sesak oleh sektor informal berskala kecil di bidang pertanian dan perdagangan.
Ketimpangan ini makin kentara menyikapi ketetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung 2026 sebesar Rp3.047.734. Kenaikan 5,35 persen tersebut dinilai rentan menguap tergilas laju inflasi pangan.
Mengambil perspektif ekonom pemenang Nobel Amartya Sen, Mahendra mengingatkan bahwa hakikat pembangunan adalah perluasan ruang merdeka bagi publik.
Kemerdekaan ini mutlak mencakup kemampuan kelas pekerja untuk lepas dari jerat utang dan cekikan fluktuasi harga kebutuhan pokok.
“Angka UMP di atas kertas memang naik, tapi faktanya daya beli keluarga buruh justru megap-megap.
“Ini alarm keras. Tren positif PDRB belum berbanding lurus dengan terjaminnya lauk-pauk bergizi di meja makan rakyat kecil,” imbuhnya.
Teropong 2026
Terlepas dari deretan kritik tajamnya, Mahendra tetap melayangkan apresiasi atas ketangguhan teknokrasi jajaran Pemprov Lampung dalam merawat stabilitas makroekonomi.
Kemampuan mengendalikan inflasi di tengah guncangan global layak diacungi jempol, sama halnya dengan daya tahan komunal para petani dan pelaku UMKM yang terus menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Menatap konstelasi tahun 2026, ia memetakan dua skenario ekonomi yang saling bertolak belakang bagi Lampung.
Pada jalur optimis, akselerasi hilirisasi agroindustri yang ditopang penyelesaian konektivitas Trans Sumatera Rail berpeluang besar menyedot investasi baru.
Syaratnya, harus ada integrasi serius antara agroturisme dan sektor riil untuk menyerap tenaga kerja formal secara masif.
Sebaliknya, ancaman serius mengintai dari memburuknya geopolitik dunia.
Fluktuasi tajam pada harga komoditas ekspor andalan lokal, seperti kopi dan sawit, bisa seketika mengoreksi kurva pertumbuhan.
Jika skenario pesimis ini terjadi di tengah minimnya jaring pengaman sosial, ledakan angka kemiskinan baru akan sulit dibendung.
Sebagai langkah antisipatif, Mahendra mendesak otoritas terkait segera mengeksekusi program vokasi progresif bagi kaum tani muda, diiringi injeksi kredit lunak yang tidak berbelit secara administratif.
“Modal pertumbuhan 5,28 persen itu sekadar instrumen, bukan garis finis.
“Pembangunan baru bisa diklaim sukses ketika buruh harian lepas atau nelayan tradisional bisa tersenyum dan mengakui hidup mereka tahun ini jauh lebih ringan.
“Rilis data statistik memang krusial untuk navigasi birokrasi, tapi denyut nadi rakyat di lapangan adalah kebenaran absolutnya,” pungkas Mahendra.
