Kirka – Letusan senjata di Timur Tengah bukan sekadar tontonan geopolitik.
Ketegangan yang kian memuncak antara poros Israel-Amerika Serikat dan Iran kini mengirimkan sinyal bahaya bagi urat nadi perekonomian Indonesia, khususnya pada kinerja ekspor ke pasar-pasar strategis.
Menakar potensi guncangan ini, Pemerhati Pembangunan asal Lampung, Mahendra Utama, memproyeksikan konflik bersenjata tersebut tak pelak akan memicu supply shock berskala global.
Sasarannya adalah Timur Tengah dan Eropa, dua ceruk pasar non tradisional yang justru tengah diandalkan Jakarta di tengah lesunya ekonomi dunia.
“Secara teori, ini alarm keras. Kalau konflik merembet dan mengunci Selat Hormuz yang menjadi jalur vital distribusi minyak dunia, harga energi otomatis terbang.
“Mengutip ekonom Daniel Yergin, energi itu urat nadi geopolitik modern,” papar Mahendra, Minggu, 1 Maret 2026.
Lonjakan harga minyak di pasar global bukanlah sekadar deretan angka.
Mahendra menjelaskan, hal itu akan langsung mengerek biaya logistik internasional dan mencekik daya beli negara-negara tujuan ekspor.
Di kawasan Teluk, misalnya, permintaan atas produk andalan Indonesia seperti makanan olahan, tekstil, hingga kendaraan sangat mungkin anjlok.
Ia memprediksi negara-negara di kawasan tersebut akan mengetatkan ikat pinggang dan memindahkan alokasi anggarannya untuk belanja pertahanan serta stabilisasi keamanan domestik.
Efek dominonya pun diyakini tak berhenti di semenanjung Arab.
Benua Biru Eropa yang belum sepenuhnya sembuh dari trauma krisis energi akibat perang Rusia-Ukraina, kini dihadapkan pada ancaman stagflasi.
“Ada contagion effect atau efek tular di sini. Krisis menyebar cepat lewat jalur dagang dan sentimen pasar.
“Daya saing produk manufaktur kita terancam tergerus oleh mahalnya premi asuransi pelayaran dan kacaunya rute logistik Laut Tengah,” tegasnya.
Kondisi ini diperparah dengan ancaman flight to quality fenomena di mana investor global menarik dananya ke aset-aset aman yang siap menekan nilai tukar Rupiah.
Namun, meratapi keadaan jelas bukan solusi.
Di tengah turbulensi ini, Mahendra mendesak pemerintah agar gesit meramu taktik mitigasi.
Memutar kemudi ekspor ke pasar alternatif yang lebih aman, seperti Asia Selatan dan Afrika, menjadi langkah mutlak guna menekan ketergantungan.
Di saat yang sama, pijakan hilirisasi industri tak boleh kendur agar produk yang dijual memiliki nilai tambah dan lebih kebal badai fluktuasi harga komoditas.
Di ranah diplomatik, Indonesia dituntut tampil memimpin.
Mahendra menilai, posisi strategis RI sebagai middle power di forum G20 dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) harus dimanfaatkan maksimal untuk mengerem eskalasi kawasan.
Sementara di dalam negeri, benteng pertahanan fiskal wajib dipertebal.
Pemerintah harus bersiap dengan skenario terburuk, menambal lonjakan subsidi energi tanpa menguras cadangan devisa hingga kering.
Menariknya, di balik peringatan keras tersebut, Mahendra justru melihat celah optimisme.
Meminjam kacamata ekonom Joseph Schumpeter tentang creative destruction, ia menilai tekanan global ini adalah cambuk yang tepat untuk memaksa Indonesia melakukan reformasi struktural, memperdalam substitusi impor, dan mematangkan ketahanan industri.
“Perang di Timur Tengah ini ujian ketahanan ekonomi kita sendiri.
“Respon yang lamban harganya teramat mahal, tapi strategi adaptif yang lincah bisa menyulap krisis ini menjadi peluang,” pungkasnya.
