Kirka – Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) oleh Presiden Prabowo Subianto memicu gelombang optimisme sekaligus skeptisisme.
Apakah ini hanya sekadar ganti kulit birokrasi, atau benar-benar menjadi awal revolusi pengelolaan aset negara?
Pemerhati Pembangunan, Mahendra UtamaMahendra Utama, menilai kehadiran Danantara adalah pertaruhan besar sekaligus solusi konkret untuk mengurai benang kusut di sektor pangan nasional.
Menurutnya, selama bertahun-tahun, BUMN pangan Indonesia terjebak dalam penyakit kronis, ego sektoral.
“Publik jangan terkecoh. Ini bukan sekadar urusan administratif ganti kop surat atau reposisi jabatan direksi.
“Ini soal nyali negara mengonsolidasikan aset raksasanya,” tegas Mahendra dalam keterangan resminya, Senin,16 Februari 2026.
Mahendra menyoroti realitas pahit di lapangan di mana BUMN sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan berjalan bak orkestra tanpa dirigen.
Ia mencontohkan bagaimana PTPN Group yang sibuk dengan ekspor sawit dan tebu, seringkali tidak sinkron dengan Perhutani yang mengurusi lahan, atau ID FOOD (eks Rajawali Nusantara) yang berjibaku di sektor logistik.
“Mereka ini satu keluarga (BUMN), tapi jarang akur di meja makan. Masing-masing punya target sendiri, bahkan tak jarang rebutan lahan garapan.
“Akibatnya fatal, koordinasi lemah, dana tumpang tindih, dan ujung-ujungnya kita masih saja impor beras dan gula,” kritik Mahendra.
Mafia Pangan
Dalam analisisnya, Mahendra, yang juga dikenal sebagai Eksponen 98, menyebut bahwa Danantara tidak perlu memaksakan merger fisik yang rumit dan memakan waktu.
Kuncinya ada pada integrasi fungsi rantai pasok (supply chain).
Ia membayangkan sebuah ekosistem di mana PTPN dan Perhutani fokus penuh sebagai pabrik di hulu, menyediakan lahan dan bahan baku.
Di tengah, ada Agrinas yang selama ini kuat di riset pertahanan, dimaksimalkan untuk teknologi food estate dan modernisasi pertanian.
“Lalu di hilir, biarkan ID FOOD menjadi raksasa distribusi yang menguasai pasar ritel hingga pelosok desa.
“Kalau skema ini jalan di bawah komando Danantara, kita memangkas rantai distribusi yang selama ini dinikmati mafia pangan. Petani dapat harga wajar, rakyat beli pangan murah. Win-win solution,” paparnya.
Efisiensi
Lebih jauh, Mahendra optimis Danantara bisa membawa angin segar lewat sentralisasi pendanaan.
Konsep economies of scale memungkinkan BUMN pangan mendapatkan akses modal jumbo dengan bunga rendah, tanpa perlu mengemis penyertaan modal negara (PMN) terus-menerus.
“Bayangkan lahan tidur Perhutani yang tak produktif disulap jadi lumbung pangan dengan modal dari Danantara.
“Atau teknologi canggih PTPN yang ditransfer ke petani plasma lewat pendampingan Agrinas. Ini bukan mimpi siang bolong kalau eksekusinya benar,” imbuhnya.
Namun, Mahendra juga mengirim sinyal waspada.
Visi besar Presiden Prabowo ini menghadapi tembok tebal bernama birokrasi dan resistensi manajemen lama yang sudah nyaman dengan status quo.
“Apresiasi tinggi untuk Pak Prabowo dan DPR yang berani mengambil jalan terjal ini. Tapi ingat, pekerjaan rumah Danantara menumpuk.
“Mengelola puluhan ribu karyawan dan aset ribuan triliun butuh tangan dingin. Jangan sampai Danantara berakhir jadi macan kertas; garang di nama, tapi ompong di eksekusi,” pungkas Mahendra.
