Kirka – Ancaman kekeringan akibat minimnya fasilitas pengairan masih menjadi bayang-bayang gelap bagi ribuan hektare lahan pertanian di Kabupaten Lampung Timur.
Ketimpangan di lapangan memicu keprihatinan Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama.
Ia menilai, wacana ketahanan pangan hanya akan menjadi angan kosong jika hak dasar petani berupa ketersediaan air terus terabaikan.
Pandangan Mahendra sekaligus menjadi bentuk dukungan moral terhadap rangkaian program perbaikan tata kelola irigasi yang saat ini tengah dipacu oleh Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah.
“Pertanian tanpa air itu mustahil. Keberhasilan swasembada pangan mutlak bermula dari jaminan pasokan air yang stabil bagi kelompok tani,” tegas Mahendra Utama, Minggu, 9 Agustus 2026.
Peringatan pemerhati pembangunan itu berakar dari temuan data yang sebelumnya dibeberkan langsung oleh Bupati Ela.
Fakta miris terlihat jelas di wilayah Kecamatan Sukadana.
Dari total hamparan 11.600 hektare area tanam, aliran air yang layak baru mampu menyentuh lahan seluas 1.600 hektare.
Kekurangan pasokan memaksa sisa hamparan seluas 10.000 hektare murni mengandalkan hujan.
Situasi mendesak pada akhirnya sering memaksa para penggarap lahan putar haluan.
Mereka memilih beralih menanam komoditas tahan kering seperti jagung maupun singkong sebagai upaya bertahan hidup.
Peralihan tanaman budidaya akibat faktor cuaca turut disoroti tajam oleh Mahendra.
Ia menyebut petani kerap menanggung beban ganda saat musim kemarau panjang datang melanda.
“Ketika petani terpaksa beralih menanam singkong demi menyambung hidup, mereka sebenarnya sedang berjudi dengan harga pasar yang sering jatuh.
“Padahal, jika pasokan air terjamin sepanjang tahun, panen padi bisa berlipat ganda dan kesejahteraan petani otomatis terangkat,” urai Mahendra.
Menjawab tantangan berat krisis air, Bupati Ela menyadari pembenahan fasilitas membutuhkan tenaga ekstra dan biaya besar.
Skala pekerjaannya tidak mungkin dikerjakan sendirian oleh jajaran pemerintah kabupaten semata.
“Persoalan irigasi tidak bisa diselesaikan satu sektor saja. Perlu kolaborasi dengan Balai Wilayah Sungai dan berbagai pemangku kepentingan,” ungkap Ela.
Gagasan lintas sektoral sang bupati langsung mendapat sambutan positif.
Mahendra Utama menganggap gerak cepat pemerintah daerah merancang jalur distribusi dari sungai menuju lahan garapan sudah berada di jalur yang benar.
“Langkah proaktif Bupati Ela menggandeng pemerintah pusat dan mengejar usulan perbaikan infrastruktur sangat tepat.
“Skala masalah pengairan kita sangat masif, jadi memang butuh kemauan politik yang kuat agar sawah warga tidak lagi kerontang,” tambahnya.
Pendekatan kolaboratif pengairan juga sejalan dengan kajian akademis.
Guru Besar Teknik Irigasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Sigit Supadmo memetakan lima pilar utama untuk memodernisasi jaringan irigasi.
Kelima aspek wajib mencakup ketersediaan air, kesiapan infrastruktur fisik, sistem pengelolaan yang terukur, penguatan lembaga, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat akar rumput.
Implementasi perbaikan secara fisik perlahan mulai berjalan.
Pemerintah daerah turun tangan memantau langsung proses pembangunan embung resapan di Desa Sidodadi.
Bersamaan dengan program fisik, kampanye Listrik Masuk Sawah terus didorong agar mesin pompa sumur bor milik kelompok tani bisa beroperasi maksimal saat rentang kemarau tiba.
Pada skala lebih luas, operasional Bendungan Margatiga berkapasitas 42,31 juta meter kubik kini menjadi tumpuan harapan baru untuk mengairi areal seluas 16.588 hektare.
Jaminan pasokan air kian mendesak mengingat Lampung Timur bakal menerima jatah cetak sawah baru terluas se-Provinsi Lampung pada 2026 mendatang, yakni mencapai 812 hektare.
Demi memuluskan rencana besar perlindungan petani lokal, pemerintah kabupaten saat ini gigih memperjuangkan 19 usulan perbaikan jaringan irigasi utama melalui skema Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025.
