Menu
Precision, Actual & Factual

Warga Minta Pemerintah Pusat Gratiskan Biaya PCR

  • Bagikan
Kirka.co
Ilustrasi Tes PCR. Foto bumamefarmasi

KIRKA – Keputusan Pemerintah Pusat mengenai penetapan harga tarif tertinggi pemeriksaan Reserve Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) menuai berbagai tanggapan dari masyarakat. Harga yang relatif mahal dan permasalahan ekonomi menjadikan program PCR gratis sangat relevan dilaksanakan.

Putra Pratama warga Pekon Puralaksana Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat meminta kepada pihak terkait dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk menggratiskan Tes PCR bagi masyarakat tidak mampu. Program ini jelas mengurangi beban hidup warga.

“PCR itu harusnya gratis dan merata. Karena dalam situasi saat ini, sangat berat secara ekonomi dengan harga segitu. Kita bisa bertahan saja sudah syukur,” ujar pedagang sosis ini kepada KIRKA.CO, Selasa 17 Agustus 2021.

Hal senada disampai oleh Kholid Petani Kopi asal Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. Menurutnya, meski sudah diturunkan, harga PCR masih terlalu mahal untuk masyarakat banyak. Sebaiknya sebelum membuat kebijakan ya ditinjau dulu kondisi masyarakat. Saat ini ekonomi sedang sulit. Kalau bisa sih di gratiskan.

“Dengan harga segitu masih terlalu mahal. Masyarakat gak terjangkau. Warga tak mampu harusnya di gratiskan,” tambahnya.

Sebelumnya Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menetapkan tarif tertinggi pemeriksaan Reserve Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) Rp495 ribu untuk Pulau Jawa dan Bali, serta Rp525 ribu untuk luar Pulau Jawa dan Bali. Dengan demikian Harga pemeriksaan RT-PCR turun sebanyak 45 persen dari harga sebelumnya.

Tarif tersebut ditetapkan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal (Dirjen) Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/2845/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan Reserve Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) yang diterbitkan tanggal 16 Agustus 2021.

Penulis: Donna S Moza
  • Bagikan