Kirka – Realisasi hilirisasi kakao berbasis agroforestri di Provinsi Lampung kini memasuki babak akhir persiapan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama PT Olam Food Ingredients (OFI) dan perwakilan pemerintah Inggris, menyepakati implementasi program dimulai paling lambat Maret 2026.
Kesepakatan tersebut mencuat antara Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, dengan tim Partnership for Forests (P4F) Inggris dan manajemen PT Olam di Bandarlampung, Selasa, 27 Januari 2026.
Pertemuan ini menjadi kunci pasca rangkaian tinjauan lapangan (site visit) di sejumlah sentra kakao.
“Kolaborasi bukan lagi sebatas wacana di atas kertas.
“MoU sudah ada, PKS (Perjanjian Kerja Sama) siap, dan hasil tinjauan lapangan di Pesawaran hingga Lampung Timur menunjukkan potensi besar. Kami sepakat Maret sudah action,” tegas Jihan Nurlela.
35 Ribu Hektare
Skala proyek ini terbilang masif. Pemprov Lampung memproyeksikan intervensi lahan seluas 35.000 hektare di kawasan perhutanan sosial.
Program dirancang untuk menyerap produksi dari sekitar 18.000 petani yang tersebar di 4 kabupaten prioritas: Lampung Timur, Pesawaran, Lampung Tengah, dan Tanggamus.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung menyebut, urgensi program ini terletak pada transformasi pola tanam.
Petani didorong meninggalkan sistem monokultur yang rentan, beralih ke agroforestri yang menjamin keberlanjutan ekologi sekaligus ekonomi.
Sementara, Direktur PT OFI Indonesia, Imam Suharto, menyatakan kesiapan korporasinya dalam pendampingan teknis.
Ia menilai, model agroforestri yang telah mereka terapkan di lahan milik masyarakat sejak 2015, terbukti ampuh mendongkrak produktivitas.
Kini, tantangannya adalah mereplikasi keberhasilan tersebut ke dalam kawasan hutan negara dengan izin perhutanan sosial.
“Ada kesamaan visi yang kuat antara kami dan Pemprov Lampung. Kami siap masuk membina petani sekaligus menyerap hasil panen untuk hilirisasi,” ujar Imam.
Di sisi lain, signifikansi proyek ini turut menarik perhatian Pemerintah Inggris melalui Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO).
Jika berjalan mulus, skema kerja sama di Lampung ini digadang-gadang bakal menjadi referensi global pengelolaan komoditas hutan berkelanjutan.
