Kirka – Potensi peternakan di Provinsi Lampung kerap kehilangan nilai ekonomi akibat belum optimalnya fasilitas hilirisasi.
Sapi yang dirawat bertahun-tahun oleh peternak lokal sering dijual hidup ke luar daerah, membuat margin keuntungan justru dinikmati wilayah lain.
Pemerhati Pembangunan sekaligus Tenaga Percepatan Pembangunan (TPP) Gubernur Lampung Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Mahendra Utama, menyoroti pentingnya memutus rantai kerugian ekonomi wilayah.
“Bayangkan seekor sapi Lampung yang dibesarkan selama dua tahun, lalu dijual hidup-hidup ke luar provinsi untuk dipotong di RPH modern daerah lain. Nilai tambah terbesarnya lenyap,” kata Mahendra, Kamis, 14 Mei 2026.
Menurut Mahendra, menahan perputaran uang agar tetap di daerah mewajibkan perbaikan tata niaga secara menyeluruh.
“Hilirisasi peternakan tidak akan lengkap tanpa ekosistem rumah potong hewan modern dan pasar hewan yang terstandar.
“Keduanya adalah simpul yang menjamin kualitas produk dan mengunci margin keuntungan di dalam daerah,” tambahnya.
Fakta di lapangan menunjukkan standarisasi masih menjadi pekerjaan rumah.
Data nasional mencatat, dari 591 RPH ruminansia di Indonesia, baru 32 persen yang mengantongi sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV), dan hanya 30 persen bersertifikat halal.
Langkah perbaikan perlahan berjalan di Lampung melalui proses audit NKV di RPH Hj. Suwarni guna memastikan seluruh alur pemotongan mematuhi standar higienitas tertinggi.
Sebagai perbandingan, Mahendra menyarankan agar Lampung mengadopsi model pengelolaan dari wilayah lain yang sudah terbukti berhasil.
Kabupaten Bandung Barat misalnya, sukses mengoperasikan RPH berkapasitas 150 ekor per hari demi menjamin pasokan daging Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH).
Contoh lain berlokasi di Magetan, Jawa Timur, yang menyulap Pasar Hewan Parang menjadi percontohan nasional berkat integrasi puskesmas hewan, timbangan digital, dan aturan skrining ketat untuk menangkal Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
Hewan sakit langsung ditolak masuk ke area transaksi.
Selain membenahi infrastruktur fisik, transformasi tata niaga membutuhkan sentuhan teknologi.
Digitalisasi membuka ruang bagi peternak untuk memotong rantai distribusi panjang dari tangan tengkulak.
Pejabat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulawesi Selatan, Rusdianto, sebelumnya pernah menegaskan bahwa platform digital memberi kesempatan luas untuk memperluas jangkauan pasar secara langsung.
Mahendra sangat sepakat dengan pendekatan digitalisasi agar peternak lokal makin berdaya dan melek informasi.
“Peternak di Lampung Tengah berhak mengetahui harga sapi di Bandarlampung secara real time tanpa perantara,” tegas Mahendra.
Realisasi seluruh rancangan tata niaga membutuhkan gerak cepat lintas sektor.
Visi Gubernur Rahmat Mirzani Djausal untuk memajukan peternakan lokal dinilai sudah berada di arah yang benar.
“Kini implementasi di lapangan membutuhkan kolaborasi semua pihak.
“Disnakkeswan, pemerintah kabupaten, BUMDes, hingga pelaku usaha harus bergerak bersama untuk mewujudkan RPH modern terdesentralisasi dan pasar hewan digital,” pungkas Mahendra.
