Kirka – Tenaga Percepatan Pembangunan (TPP) Gubernur Lampung Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Mahendra Utama, menegaskan bahwa pembangunan sarana kesehatan hewan merupakan pilar krusial yang tak boleh dilupakan dalam ekosistem hilirisasi peternakan.
Fasilitas ini dinilai vital untuk mencegah kerugian ekonomi masif akibat wabah penyakit.
“Di tengah gegap gempita kita membicarakan pabrik pakan, Rumah Potong Hewan (RPH) modern, hingga perluasan pasar digital, ada satu pilar hilirisasi yang sering luput dari perhatian, yakni jaminan kesehatan hewan,” ungkap Mahendra Utama di Bandarlampung, Kamis, 14 Mei 2026.
Menurut tokoh Eksponen 98 itu, ancaman wabah seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) maupun Lumpy Skin Disease (LSD) memiliki daya rusak yang luar biasa.
Penyakit-penyakit tersebut mampu melumpuhkan seluruh rantai nilai peternakan hanya dalam hitungan minggu.
“Satu ekor sapi yang terjangkit bisa menjadi titik awal kerugian hingga miliaran rupiah bagi para peternak kita,” tegasnya.
Langkah mitigasi yang kuat, lanjut Mahendra, sebenarnya telah dibangun dengan sangat baik di bawah kepemimpinan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.
Ia mengapresiasi capaian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung yang sukses menduduki peringkat dua nasional dalam program vaksinasi PMK.
Tercatat, realisasi vaksinasi mencapai 379.791 dosis dari alokasi 380.550 dosis, dengan tingkat keberhasilan yang nyaris sempurna di angka 99,8 persen.
“Prestasi itu bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah bukti nyata bahwa fondasi kesehatan hewan di Lampung sedang diperkuat secara serius oleh Pak Gubernur,” kata Mahendra.
Sebagai langkah strategis lanjutan, Pemprov Lampung tengah mengebut pembangunan Rumah Sakit (RS) Hewan Provinsi Lampung yang telah diinisiasi sejak 2023.
Fasilitas diproyeksikan menjadi RS Hewan rujukan yang akan menerima pasien dari berbagai klinik hewan di 15 kabupaten/kota se-Lampung.
Namun, Mahendra menyoroti adanya kendala pembiayaan.
Dari total kebutuhan anggaran sekitar Rp8 miliar untuk merampungkan proyek tersebut, saat ini baru teralokasi sekitar Rp1,8 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Oleh karena itu, ia mendesak adanya intervensi dari pemerintah pusat.
“Dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat sangat dinantikan agar fasilitas vital ini bisa segera beroperasi maksimal sebagai pusat deteksi dini penyakit menular,” ujarnya.
Urgensi RS Hewan turut diamini oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Provinsi Lampung, Lili Mawarti.
Ia menjelaskan bahwa rumah sakit dirancang untuk menjawab kebutuhan penanganan medis hewan skala besar.
“RS Hewan akan menjadi sarana strategis dalam memberikan pelayanan kesehatan hewan yang modern.
“Didukung peralatan dan dokter hewan mumpuni, fasilitas ini juga krusial dalam pengendalian penyakit zoonosis seperti rabies di tengah masyarakat,” papar Lili.
Ekonomi dan Mendagri
Lebih jauh, Mahendra membandingkan kerentanan sektor ini dengan kondisi peternakan di Pakistan.
Mengutip analisis pakar peternakan internasional Dr. Shahzad Naveed Jadoon, dari 10 hingga 12 juta anak sapi yang lahir tiap tahun di Pakistan, hampir 30 persennya mati dini akibat penyakit yang sebenarnya bisa dicegah.
“Itu adalah contoh kebocoran ekonomi yang masif, tidak hanya memukul produktivitas pasar domestik, tapi juga mematikan potensi ekspor.
“Kita di Lampung tidak boleh mengalami hal serupa,” ingatnya.
Mahendra kembali mengingatkan pesan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menyatakan bahwa hilirisasi pertanian dan peternakan adalah jalan keluar Indonesia dari middle income trap (jebakan kelas menengah).
“Strategi hilirisasi itu harus dimulai dari hal paling fundamental, yaitu memastikan ternak kita tetap sehat dan produktif.
“Menjaga kesehatan ternak bukan sekadar beban biaya pemeliharaan, melainkan murni sebuah investasi yang akan menjadi pondasi kokoh bagi seluruh bangunan hilirisasi di Lampung,” pungkasnya.
