Kirka – Volume ekspor minyak sawit mentah (CPO) asal Provinsi Lampung ke Pakistan melonjak tajam sepanjang 2025 hingga awal 2026.
Aliran devisa dari kawasan Asia Selatan kini menjadi penopang tangguh bagi ekonomi daerah di tengah tekanan pasar Eropa yang kian proteksionis terhadap komoditas kelapa sawit Indonesia.
Tenaga Percepatan Pembangunan (TPP) Gubernur Lampung Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Mahendra Utama, memandang rekam jejak angka ekspor bukan sekadar siklus pasar biasa.
Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam membuka sumbatan regulasi turut memegang peran sentral.
Mengutip catatan Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Lampung ke Pakistan bergerak naik dari US$423,16 juta pada rentang Januari-Agustus 2025 menjadi US$465,78 juta hingga akhir September 2025.
Tren menanjak bertahan kokoh pada awal 2026, mencetak angka US$114,96 juta hanya dalam dua bulan pertama.
“Lebih dari 90 persen sumbangan devisa disokong oleh lemak dan minyak nabati, khususnya CPO.
“Fakta di lapangan menunjukkan Pakistan sukses menggeser banyak negara, duduk tegas sebagai tujuan ekspor terbesar kedua bagi Lampung dan menempel ketat India,” jelas Mahendra di Bandarlampung, Jumat, 15 Mei 2026.
Eksponen 98 ini membedah fenomena dagang yang selaras dengan teori keunggulan komparatif David Ricardo.
Infrastruktur pelabuhan yang hidup serta hamparan luas lahan perkebunan menekan ongkos oportunitas produksi sawit lokal.
Pandangan pengamat perdagangan internasional Indef, Prof. Dr. Tauhid Ahmad, menguatkan analisis Mahendra.
Negara pimpinan Shehbaz Sharif haus akan bahan baku murah bagi industri pangan dalam negerinya, sebuah celah pasar yang berpadu pas dengan melimpahnya surplus produksi sawit Lampung.
Meski demikian, Mahendra menggarisbawahi peluang pasar luar negeri akan menguap jika pemerintah daerah hanya berpangku tangan menikmati berkah alam.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dinilai mengambil langkah berani dengan memangkas hambatan birokrasi di Pelabuhan Panjang.
Upaya percepatan layanan karantina dan pemberian insentif kemudahan ekspor langsung dieksekusi.
Ketegasan sikap pemerintah daerah terekam dari arahan langsung Gubernur Mirza kepada jajaran birokrasinya.
“Kami berikhtiar memudahkan eksportir, karena setiap dolar yang masuk adalah darah bagi ekonomi rakyat,” tegas Gubernur Mirza dalam sebuah forum dagang.
Dampak positif dari pemangkasan regulasi langsung dirasakan ekosistem tata niaga.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bergerak leluasa menjalankan diplomasi bisnis, sementara petani plasma di tingkat tapak kembali bergairah memanen Tandan Buah Segar (TBS) berkualitas.
“Ketika birokrasi turun tangan menjadi fasilitator dan tidak sekadar merancang aturan pengekang, potensi sumber daya alam daerah benar-benar bertransformasi menjadi devisa nyata bagi kesejahteraan,” pungkas Mahendra.
