Stockpile Batu Bara di Bandar Lampung: Warga Resah, Pemdanya Pasrah

Stockpile Batu Bara di Bandar Lampung: Warga Resah, Pemdanya Pasrah
Walhi Lampung dan Konsentris.id menggelar diskusi publik "Marak Stockpile Batu Bara di Lampung: Ancaman Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan" di Teman Kopi, Bandar Lampung, Jumat (26/5/2023) sore. Foto: Josua Napitupulu

KIRKA – Maraknya stockpile batu bara di Bandar Lampung sejak akhir tahun lalu menimbulkan keresahan bagi masyarakat di sekitar lokasi.

Aktivitas bongkar muat batu bara di tempat penyimpanan sementara itu menimbulkan dampak negatif bagi warga, baik kesehatan, lingkungan, maupun ekonomi.

Suwandi, seorang nelayan Panjang mengaku hasil tangkapannya turun drastis sejak kehadiran stockpile batu bara di daerahnya.

“Selain debu yang kami rasakan, kami juga kesulitan mencari ikan di pantai, harus ke tengah laut,” kata nelayan perahu motor tempel ini, Jumat (26/5/2023).

Keluhan itu diutarakan dalam diskusi publik yang diadakan Walhi Lampung dan Konsentris.id di Bandar Lampung.

Diskusi publik turut dihadiri Dinas Lingkungan Hidup dari Kota Bandar Lampung dan Lampung Selatan, Anggota DPRD Kota Bandar Lampung, dan masyarakat sekitar stockpile batu bara.

Suwandi menuturkan kegiatan bongkar muat batu bara saat akan diangkut menuju Pulau Jawa menyebabkan tidak sedikit batu bara yang jatuh di pinggir laut.

“Suhu laut jadi panas, dan ikan yang tadinya ada di pinggir laut, jadi pindah ke tengah,” ujar Suwandi.

Menurut catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung, Kecamatan Panjang merupakan satu dari tiga kecamatan lokasi stockpile batu bara di Bandar Lampung.

Dua lokasi stockpile lainnya di Kecamatan Bumi Waras, dan Kecamatan Sukabumi, yang tersebar di sejumlah kelurahan.

“Awalnya, kami tidak tahu ada stockpile batu bara,” ujar Yusuf warga Kelurahan Way Lunik, Panjang.

“Tiba-tiba, saya perhatikan, kok debu di warung sudah muncul,” tutur Yusuf.

“Dibersihkan, ada lagi. Saya mengelap meja berkali-kali, debu terus saja ada. Pokoknya sudah masuk ke rumah, bak mandi, dan berbau juga,” lanjut dia.

Yusuf mengatakan debu hitam batu bara tak cuma mengotori kediamannya, tapi juga saluran pernapasannya.

Dia menderita batuk parah sekitar bulan September dan Oktober 2022 lalu.

Protes warga Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang, terhadap stockpile batu bara, diredam dengan pemberian sembako dan tawaran pekerjaan.

Beberapa waktu lalu, tutur Yusuf, warga urun rembuk bersama pamong pemerintahan setempat di kantor kelurahan untuk membahas stockpile batu bara.

Namun, pertemuan itu tidak menghasilkan titik temu. “Akhirnya, kami lapor ke Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung,” kata dia.

Tapi, hasil pertemuan bersama wakil rakyat itu juga masih jauh panggang dari api.

Pihak perusahaan stockpile batu bara malah membagikan sembako bagi warga dengan dalih bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan.

“Protes warga jadi ajang pembagian sembako, dan saya sempat ditawari pekerjaan di sana, tapi saya enggak mau,” pungkas Yusuf.

Anggota Fraksi PKS Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Agus Jumadi, mengatakan pemberian bantuan itu adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan stockpile batu bara pada masyarakat sekitar.

Agus mengaku pihaknya sudah sering menerima keluhan warga terkait aktivitas stockpile batu bara.

Stockpile Batu Bara di Lampung Marak Tak Berizin
Stockpile batu bara PT Bumi Lampung Putra Perkasa (BLPP) di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Way Laga, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandarlampung. Foto: Arsip Walhi Lampung

Total ada lima kali pengaduan yang ditindaklanjuti dengan lima kali rapat dengar pendapat.

“Kami memanggil pelaku usaha dan masyarakat yang terdampak, dan kami juga turun ke lapangan,” ujar dia.

DPRD Kota Bandar Lampung, jelas Agus, memiliki fungsi monitoring. Pihaknya siap merekomendasikan penutupan stockpile batu bara, jika ada temuan pelanggaran.

“Kalau ada pelanggaran, kami akan buat rekomendasi. Mulai dari peringatan, denda, sampai penutupan,” kata Agus.

Pemerintah daerah (Pemda) terkesan pasrah dengan persoalan yang dihadapi warga sekitar stockpile.

“Stockpile menyebabkan keresahan ini kami sadar, tapi kalau mereka punya izinnya, kami bisa apa,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, Budiman.

“Yang bisa kami lakukan adalah pengawasan berdasarkan rekomendasi yang kami berikan. Kami melihat yang mereka lakukan sudah sesuai belum dengan AMDAL dan UKL-UPL-nya,” lanjut dia.

AMDAL adalah analisis mengenai dampak lingkungan.

Sementara, UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan) adalah dokumen lingkungan hidup yang disusun pelaku usaha.

Dokumen ini menjabarkan cara pelaku usaha dalam mengelola dan memantau potensi risiko kerusakan lingkungan.

Budiman menyampaikan penerbitan izin ini ada mekanismenya berdasarkan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pusat. Termasuk persetujuan dari warga.

“Ada semua itu, tanda tangan warga, RT, dan pamong. Jadi kami harus memberikan UKL-UPL. Nanti setelah berjalan enam bulan, mereka punya kewajiban untuk memberikan laporan kepada kami,” kata dia.

Dari laporan tersebut, jelas Budiman, pemerintah daerah melakukan kontrol dan pengawasan.

“Saluran limbah, pipa air, semuanya, termasuk yang dari masyarakat hari ini jadi masukan bagi kami,” kata dia.

Budiman menyampaikan bahwa stockpile batu bara di Bandar Lampung mulai banyak berdiri sejak akhir tahun 2022.

“Di data saya ada lima (perusahaan). Stockpile ini maraknya di akhir tahun, di Kota Bandar Lampung dan Lampung Selatan,” ujar dia.

Secara umum, jelas Budiman, keberadaan stockpile ini untuk membackup perusahaan yang menggunakan bahan bakar batu bara.

“Itu sudah memiliki izin dari pusat,” kata dia.

Pemerintah daerah, lanjut Budiman, tidak bisa melarang pihak lain berinvestasi.

“Kami sadar usaha-usaha ini menyebabkan keresahan dan kerugian masyarakat, bahkan kemarin ada yang banjir. Kami langsung cek ke sana untuk melihat kedepannya seperti apa sih dampaknya,” ujar dia.

Baca Juga: Stockpile Batu Bara di Lampung Marak Tak Berizin