Menu
Precision, Actual & Factual

Respons Dedi Hermawan Pada PP Disiplin PNS

  • Bagikan
Kirka.co
Akademisi Kebijakan Publik Unila Dedi Hermawan. Foto Istimewa

KIRKA – Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 31 Agustus 2021.

Dalam PP ini mengatur soal kewajiban dan larangan bagi PNS. Menanggapi ini, Akademisi Kebijakan Publik Unila Dedi Hermawan mengatakan bahwa hal ini merupakan agenda reformasi birokrasi.

Baca Juga : Fenomena Aksi Mundur dari Jabatan Anak Buah Arinal Djunaidi

Karena untuk meningkatkan kinerja, profesionalitas dan netralitas ASN atau PNS dari intervensi politik.

“Penandatangan PP tersebut sebagai tindak lanjut atau mandat dari UU ASN. Ini tentu langkah maju untuk mengopersionalisasi UU ASN,” kata Dedi, Kamis (16/09/2021).

PP ini menguatkan aspirasi dan peristiwa – peristiwa aktual terkait rendahnya disiplin ASN atau PNS tersebut.

Karena keterlibatan PNS dalam politik praktis, dan politisasi.”Hal ini menyebabkan kinerja birokrasi pun menjadi terganggu,” kata dia.

Baca Juga : DPRD & Akademisi Kritisi Program Tebar Benih Ikan Dinas DKP Lampung

Oleh karena itu, PP ini akan menjadi kekuatan legalitas untuk menertibkan PNS ataupun ASN ke khitahnya.

“Sebagai pelayan masyarakat, birokrat yang berkinerja, berintegritas, profesional dan menjaga netralitas dari politik praktis,” jelas Dedi.

Baca Juga : Hati-hati, Peristiwa OTT Probolinggo Bisa Terjadi di Lampung

Ia berharap penandatanganan PP ini menjadi momentum menghadirkan kembali birokrasi maju, modern, dan berkelas dunia.

“Berbagai lembaga pengawas internal dan eksternal birokrasi mendapatkan amunisi baru untuk melakukan penegakan hukum dikalangan PNS masalah disiplin,” tegas dia.

“Semoga ini dapat menjadi momentum menghadirkan kembali birokrasi maju, modern, dan berkelas dunia,” pungkas Dedi.

Penulis: Arif Wiryatama
  • Bagikan