Kirka – Negosiasi perdamaian antara Amerika Serikat (AS) dan Iran di Bürgenstock, Swiss, nyaris kolaps menyusul ancaman serangan militer yang dilontarkan Presiden AS Donald Trump.
Ketegangan memuncak hingga memicu aksi boikot oleh delegasi Teheran dari meja perundingan.
Delegasi Iran yang dipimpin Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf bersama Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi sempat melakukan aksi walk out sebagai bentuk protes keras.
Langkah itu diambil merespons cuitan provokatif Trump di media sosial yang mengancam akan memukul Teheran lebih keras serta menutup total Selat Hormuz apabila aksi milisi di Lebanon tidak segera dihentikan.
Sikap agresif sang presiden dinilai sangat bertolak belakang dengan agenda diplomatik Wakil Presiden AS, JD Vance.
Kehadiran Vance di Swiss sejatinya membawa misi rekonsiliasi guna membuka lembaran baru antar kedua negara.
Menyikapi dinamika politik yang memanas, Eksponen 98 sekaligus analis politik Mahendra Utama memandang insiden boikot sebagai cerminan nyata Teori Realisme Hukum Rimba (Structural Realism).
Negara akan selalu bertindak berdasarkan rasa tidak aman atau security dilemma.
“Cuitan Trump secara gamblang menunjukkan bahwa kekuasaan (power) tetap menjadi panglima tertinggi, sekalipun nota kesepahaman (MoU) 14 poin telah ditandatangani di Versailles sebelumnya,” urai Mahendra Utama, Selasa, 23 Juni 2026.
Lebih lanjut, Mahendra menegaskan bahwa manuver ancaman militer sepihak di tengah negosiasi merupakan kesalahan yang memicu ketidakpercayaan (distrust) mendalam.
Iran jelas menganggap kubu Washington telah melanggar klausul non agresi yang menjadi pondasi utama perundingan damai.
Kondisi di lapangan memang sempat memanas akibat perang retorika.
Melalui platform Truth Social, Trump secara terbuka menegaskan ultimatumnya kepada pihak lawan.
“Iran harus segera menghentikan proksi-proksinya di Lebanon. Jika tidak, kita akan memukul Iran dengan sangat keras lagi, bahkan lebih keras dari minggu lalu,” tulis Trump seperti dikutip dari Fox News.
Merespons gertakan Washington, Mohammad Bagher Ghalibaf langsung bereaksi keras dan mengingatkan lawan bicaranya untuk menjaga etika diplomasi.
“Mereka sebaiknya berhati-hati dengan pernyataannya. Kami tidak menghitung ancaman Amerika. Perundingan memasuki fase sulit akibat pesan menghina tersebut,” tegas Ghalibaf selaku Utusan Utama Iran.
Beruntung, kebuntuan diplomasi tidak berlangsung lama.
Situasi berangsur kondusif setelah mediator dari Qatar dan Pakistan turun tangan melakukan manuver lobi jalur belakang (back channel diplomacy).
Intervensi kedua negara penengah berhasil menyelamatkan agenda utama, sehingga pembicaraan teknis dapat kembali dilanjutkan.
