Kirka – Keputusan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menginstruksikan kadernya membuka ruang diskusi dengan mahasiswa terkait Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mendapat respons positif.
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, mendorong partai politik lain menerapkan strategi serupa demi mengawal dua program strategis nasional tersebut.
Menurut Mahendra, parpol sejatinya memikul tanggung jawab lebih dari sekadar mesin pemenangan pemilu.
Merujuk pada teori partisipasi politik Gabriel Almond, entitas politik harus hadir sebagai agen sosialisasi sekaligus agregator aspirasi masyarakat.
“Langkah PKB merangkul kelompok intelektual muda mengembalikan fungsi ideal partai sebagai jembatan interaktif antara kebijakan negara dan kontrol sosial.
“Pola komunikasi seperti sangat patut dicontoh,” jelas Mahendra dalam keterangannya, Kamis, 18 Juni 2026.
Pelibatan mahasiswa terbukti efektif meredam polarisasi akibat misinformasi.
Alih-alih merespons demonstrasi secara defensif, membuka ruang diskusi publik justru memosisikan mahasiswa sebagai mitra kritis pemerintah.
Dari forum dialog, lanjut Mahendra, sering kali lahir berbagai gagasan modernisasi yang aplikatif di lapangan.
Kritik tajam bisa bertransformasi menjadi solusi inovatif, mulai dari usulan digitalisasi sistem kasir koperasi hingga mekanisme pengawasan higienitas makanan bergizi.
40 Ribu Koperasi
Dukungan sosialisasi lintas sektor mutlak diperlukan mengingat skala target yang dicanangkan pemerintah begitu masif.
Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, sebelumnya telah menetapkan target ambisius terkait kebangkitan ekonomi desa.
“Sekitar 40 ribu KDMP diperkirakan dapat mulai beroperasi hingga akhir tahun 2026, seiring dengan percepatan pembangunan sarana pendukung di berbagai daerah,” ungkap Ferry.
Agar target raksasa tersebut terhindar dari risiko proyek mangkrak, Ferry secara khusus mengingatkan agar operasionalisasi di tingkat daerah wajib didasarkan pada studi kelayakan yang matang serta pendekatan kualitatif.
Melihat besarnya tantangan operasional hulu ke hilir, Mahendra kembali menekankan pentingnya parpol untuk ikut turun tangan mengedukasi konstituen.
Pemanfaatan struktur anggota legislatif maupun kader di tingkat daerah dinilai ampuh memangkas bias informasi.
Bila seluruh elemen politik meniru langkah edukasi akar rumput ala PKB, pola komunikasi program pemerintah tidak lagi bersifat instruksi satu arah dari pusat ke daerah.
Pola komunikasinya akan berubah menjadi gerakan multilateral inklusif yang melibatkan akademisi, pemuda, serta politisi.
“Kolaborasi antara kekuatan politik dan intelektual muda memegang peranan krusial.
“Pengawasan tata kelola yang ketat serta komitmen keterbukaan informasi akan menjadikan MBG maupun KDMP pilar kokoh menuju kedaulatan bangsa sejati,” pungkas Mahendra.
