Kirka – Provinsi Lampung menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan hilirisasi industri agro.
Meski dikenal sebagai lumbung pangan dengan komoditas unggulan seperti kopi, sawit, dan singkong, kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal dinilai belum sejalan dengan kebutuhan industri.
Tim Percepatan Pembangunan (TPP) Gubernur Lampung Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Mahendra Utama, menyoroti adanya paradoks ekonomi di wilayah tersebut.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pertanian menyumbang 30 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung.
Namun, di sisi lain, terjadi mismatch (ketidaksesuaian) kompetensi yang mencapai angka 40 persen di kalangan pekerja muda.
“Ini angka yang mengkhawatirkan. Kita bicara soal hilirisasi agro yang butuh tenaga kerja terampil, bukan sekadar tenaga kasar.
“Jika gap kompetensi ini tidak segera dijembatani, potensi alam kita yang melimpah tidak akan memberi nilai tambah maksimal bagi daerah,” tegas Mahendra Utama, Minggu, 15 Februari 2026.
BDI dan BLK
Menurut Mahendra, solusi kunci untuk mengurai benang kusut ketenagakerjaan ini terletak pada optimalisasi peran Balai Diklat Industri (BDI) dari Kemenperin dan Balai Latihan Kerja (BLK) dari Kemnaker.
Ia menekankan bahwa keduanya memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi.
BDI, kata Mahendra, dirancang spesifik untuk mencetak tenaga ahli bersertifikat yang siap mengoperasikan mesin modern di pabrik pengolahan.
Sasarannya adalah lulusan SMK atau pekerja pabrik yang ingin upgrade skill.
“Sementara BLK sifatnya lebih vokasi dasar seperti pertanian atau pemagangan umum. Lampung butuh keduanya.
“BLK untuk penyerapan tenaga kerja lokal secara masif, dan BDI untuk memastikan industri pengolahan kita tidak perlu mengimpor tenaga ahli dari Jawa,” jelasnya.
Kabar baiknya, revitalisasi BLK Bandarlampung oleh Kemnaker dijadwalkan pada 2025 dengan penambahan kejuruan agro.
Selain itu, rencana pembangunan BDI Agro pada 2027 oleh Kemenperin diharapkan menjadi game changer.
Belajar dari Tetangga
Mahendra mencontohkan keberhasilan Sumatera Selatan yang memiliki karakteristik agro serupa, dominan di kelapa sawit.
Provinsi tetangga tersebut sukses menekan angka mismatch hingga 25 persen berkat integrasi BLK dengan industri.
Begitu pula Jawa Tengah, yang mampu memacu pertumbuhan PDRB rata-rata 6 persen per tahun lewat sinkronisasi vokasi dan manufaktur.
Mengutip teori human capital dari Gary Becker, Mahendra mengingatkan bahwa investasi pelatihan SDM terbukti mampu mendongkrak produktivitas hingga 15-20 persen.
“Jangan sampai investor besar seperti Cargill atau pemain agro lainnya memilih hengkang ke provinsi lain hanya karena SDM kita tidak siap.
“Matching theory ekonomi itu jelas, pasokan SDM harus klop dengan permintaan industri,” warning Mahendra.
Langkah Konkret
Untuk itu, Mahendra mendesak Pemerintah Provinsi Lampung serta Pemkab/Pemkot untuk segera mengambil tiga langkah strategis.
Pertama, membangun kemitraan konkret dengan industri untuk program magang agar teori dan praktik tersambung.
Kedua, melakukan digitalisasi program vokasi, termasuk pelatihan teknologi pengolahan agro.
Ketiga, mendorong percepatan pembangunan fisik maupun regulasi untuk BDI dan BLK.
“Dengan SDM yang mumpuni, hilirisasi agro di Lampung bukan lagi sekadar wacana, dan kita benar-benar bisa menjadi lumbung ekonomi Nusantara,” pungkasnya.
