Kirka – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) mencatatkan rekor partisipasi hingga 108 juta orang sejak bergulir pada Februari 2025 lalu.
Angka masif yang terungkap dalam Sidang Tahunan MPR RI, Jumat, 14 Agustus 2026, merepresentasikan keberhasilan pergeseran pola penanganan medis dari sekadar mengobati menjadi mencegah.
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, menilai tingginya partisipasi publik merefleksikan wujud intervensi langsung pemerintah bagi perlindungan warga.
Sepanjang tahun perdana pelaksanaannya, layanan preventif menyentuh 70,2 juta jiwa dan mendapat tambahan 59,5 juta peserta baru hingga akhir Juni tahun berjalan.
Akses tanpa biaya kini bisa dinikmati warga lewat 10.255 puskesmas di 38 provinsi.
“Negara memang harus turun tangan merawat rakyatnya sebelum jatuh sakit parah.
“Pendekatan deteksi dini jauh lebih rasional, sejalan dengan konsep dasar kesehatan masyarakat Winslow,” kata Mahendra menanggapi muatan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto.
Strategi pencegahan di hulu, lanjut Mahendra, tentu memerlukan kesiapan fasilitas rujukan pada tingkat hilir.
Laporan pemerintah memperlihatkan adanya pembangunan sekaligus peningkatan mutu 66 RSUD di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pemangkasan jarak akses pelayanan kesehatan juga diperkuat lewat pengoperasian 20 rumah sakit baru di berbagai daerah.
Langkah fisik infrastruktur berjalan beriringan dengan penguatan jaring pengaman sosial.
Anggaran negara menanggung penuh iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 96,8 juta penduduk miskin.
Skema perlindungan terintegrasi dari pusat hingga pelosok menjadi cerminan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.
Meski fasilitas makin memadai, keengganan warga memeriksakan diri akibat takut mengetahui penyakit bawaan masih menjadi kendala di lapangan.
Presiden bahkan sempat menyisipkan kelakar soal anggota dewan yang kerap menghindari pemeriksaan medis karena khawatir mendapati kadar gula darah tinggi.
Mahendra melihat fenomena psikologis keengganan warga sebagai pekerjaan rumah bersama.
“Edukasi berkelanjutan sangat dibutuhkan. Publik butuh jaminan psikologis bahwa saat mereka terdeteksi sakit melalui program CKG, sistem JKN dan rumah sakit daerah sudah siap merawat mereka secara paripurna,” tuturnya.
