Menu
Precision, Actual & Factual

Izin UKL-UPL Mandek 1 Tahun, Kadis LH Lampung Digugat PT Mitra Properti Seindo

  • Bagikan
Pengacara Pitriadin Kuasa Hukum PT. Mitra Properti Seindo (Penggugat). Foto Istimewa

KIRKA.COPT. Mitra Properti Seindo terpaksa melayangkan gugatannya ke Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang terhadap Kepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, lantaran izin Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL – UPL) tak kunjung diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup meski telah mendaftarkan permohonan sejak 2020 lalu.

Gugatan kepada Kadis Lingkungan Hidup yang kini dijabat oleh Syahrudin Putra tersebut, tercantum di dalam klasifikasi gugatan perdata pada situs resmi milik PN Tanjungkarang dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dengan Nomor Perkara 45/Pdt.G/2021/PN Tjk, yang didaftarkan secara resmi pada Rabu lalu (07/04) dengan pihak penggugat PT. Mitra Properti Seindo, serta pihak tergugat yaitu Kadis Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.

Dari penuturan Pitriadin selaku Kuasa Hukum penggugat saat dihubungi oleh pewarta KIRKA.CO, Jumat siang (16/04), dirinya membenarkan telah melayangkan gugatan terhadap Kadis Lingkungan Hidup Provinsi Lampung terkait permasalahan izin UKL-UPL, yang menurutnya izin itu memang sengaja tidak diterbitkan oleh tergugat dan terkesan digantung, sehingga turut mengakibatkan kerugian pada kliennya yang merasa usaha yang sedang dijalaninya menjadi terhambat.

Ia pun menjabarkan bahwa langkah hukum yang diambil kliennya ini, bukan semata-mata tindakan spontan yang sembarangan dilakukan, gugatan ini pada akhirnya dilayangkan lantaran beberapa cara yang ditempuh selama ini tidak juga menghasilkan titik terang.

“Benar bahwa saya mewakili klien saya PT Mitra Properti Seindo melayangkan gugatan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, yang dalam hal ini pihak tergugatnya Kadis Lingkungan Hidup,” ungkap Pitriadin.

“Usaha klien saya ini tinggal tunggu UKL-UPL diterbitkan baru bisa jalan, tapi nyatanya dari tahun 2020 kami daftarkan permohonannya sampai sekarang belum juga diterbitkan, dipanggil untuk melengkapi kekurangan pun tidak, jadi kayak terkesan digantung aja permohonan izin UKL-UPL kami,” pungkasnya.

Dari data yang kami terima, permasalahan izin UKL-UPL yang dimohonkan oleh PT. Mitra Properti Seindo kepada Dinas Lingkungan Hidup Lampung tersebut, ialah terkait pengelolan pariwisata pantai, yang akan baru bisa dilakukan jika izin UKL-UPL tersebut segera terbit.

Sementara diketahui pada kolom data umum SIPP di perkara ini, petitum gugatan dari pihak Penggugat terlihat sebanyak 4 (empat) poin diantaranya :
– Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
– Menyatakan Tergugat (Kadis Lingkungan Hidup) telah melakukan perbuatan melawan hukum.
– Menghukum Tergugat menerbitkan izin UKL/UPL yang diminta Penggugat.
– Membebankan biaya perkara kepada Tergugat.

Persidangan gugatannya sendiri, dijadwalkan akan digelar perdana pada Rabu mendatang (21/04), yang direncanakan akan digelar di ruang R.Soebekti atau Melati dengan agenda yakni pembacaan petitum dari pihak Penggugat yang dikuasakan kepada Pitriadin.

 

Eka Putra

  • Bagikan