Kirka – Kabupaten Mesuji selama berpuluh tahun dikenal sebagai lumbung komoditas agraris yang produktif.
Sayangnya, hasil panen melimpah kerap mengalir ke luar daerah dalam wujud bahan baku mentah.
Merespons ketimpangan ekonomi riil di tingkat akar rumput, Pemerintah Provinsi Lampung turun tangan merancang rancang bangun pengolahan komoditas langsung dari kawasan perdesaan.
Langkah perbaikan rantai pasok bermula dari peninjauan lintas instansi ke fasilitas penggilingan padi atau Rice Milling Unit di Desa Tanjung Mas Makmur, Kecamatan Mesuji Timur, pada Jumat, 24 April 2026.
Agenda kerja mempertemukan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Mohammad Zimmi Skil, jajaran Dinas Perindagkop UMKM Kabupaten Mesuji, Camat, Kepala Desa, hingga Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).
Fokus utamanya membedah persoalan lapangan sekaligus mengeksekusi program DesaKu Maju, gagasan pembangunan ekonomi yang dicanangkan oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.
Pemerhati Pembangunan sekaligus Tenaga Pendamping Pembangunan (TPP) Gubernur Lampung Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Mahendra Utama, membeberkan akar persoalan yang selama bertahun-tahun membelit kantong-kantong pertanian.
Ia menyoroti kebiasaan lama petani yang terpaksa melepas gabah kering, jagung pipilan, maupun karet lateks tanpa proses pengolahan lanjutan.
“Desa tidak boleh lagi sekadar menyandang status sebagai penonton atau pemasok bahan baku semata,” tegas Mahendra, dikutip pada Sabtu, 25 April 2026.
Menurutnya, ketika produk meluncur ke pasar dalam keadaan belum diolah, perputaran uang dan peluang kerja otomatis terbang ke wilayah lain.
Pola lama hanya akan memiskinkan produsen di tingkat dasar dan memperkaya pihak perantara.
Mengubah paradigma, program DesaKu Maju menempatkan kawasan perdesaan sebagai kutub ekonomi baru yang mandiri.
Gagasan memutus kerugian berpusat pada skema hilirisasi.
Petani dan pelaku usaha mikro di desa didorong memproduksi barang setengah jadi atau barang jadi yang memiliki daya tawar tinggi.
Meski kemandirian ekonomi terdengar menjanjikan, realisasi di lapangan kerap berbenturan dengan berbagai kendala teknis.
Di hadapan para penggerak pertanian Mesuji, Mahendra mengurai tiga hambatan klasik yang mendesak untuk segera dicarikan jalan keluar.
Kendala pertama bermuara pada macetnya kucuran modal dari pihak perbankan.
Institusi keuangan masih sering ragu memberikan kredit bagi usaha pengolahan hasil tani akibat fluktuasi harga komoditas yang tinggi.
Persoalan kedua menyangkut minimnya penetrasi teknologi tepat guna.
Pengadaan alat pengering (bed dryer), mesin penggiling modern, sampai penyediaan kemasan vakum berstandar masih menjadi barang mewah bagi mayoritas kelompok tani.
Sementara hambatan ketiga berkaitan erat dengan ketatnya persyaratan tata niaga.
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perdesaan kerap menemui jalan buntu saat mencoba menembus etalase pasar ritel modern yang mensyaratkan jaminan mutu, keberlanjutan stok, dan sertifikasi khusus.
Menjawab rentetan kendala, pertemuan di Tanjung Mas Makmur menghasilkan kesepakatan pembagian tugas yang terukur antar pemerintah.
Dinas Perindag Provinsi mengambil peran membuka akses pasar luas, menyiapkan skema kredit lunak, hingga memfasilitasi pelatihan pengemasan.
Pemerintah Kabupaten Mesuji bertugas menyajikan pemetaan akurat terkait potensi lokal dan pendataan UMKM.
Di garis depan, Gapoktan bersiap mengonsolidasikan lahan, tenaga kerja, serta bahan baku.
Penyatuan kekuatan lintas level pemerintahan diharapkan mampu menekan biaya operasional dan menciptakan iklim usaha yang efisien.
Mahendra menilai, kolaborasi erat antara pelaku usaha, pemasok, dan pembeli dalam satu wilayah berdekatan akan melahirkan kekuatan ekonomi baru yang sulit dipatahkan.
Kemajuan daerah tingkat bawah tidak lagi diukur dari seberapa banyak bantuan yang disalurkan, melainkan dari kemampuan masyarakat memproduksi kebutuhannya sendiri secara berkelanjutan.
“Keberhasilan nyata terlihat dari hal sederhana. Beras yang digiling mandiri, keripik hasil bumi yang dikemas rapi oleh tangan warga lokal, dan kesejahteraan ekonomi yang utuh dinikmati oleh masyarakat desa tempat komoditas ditanam,” ucap Mahendra menutup paparan.
