Kirka – Peran Provinsi Lampung sebagai sekadar lumbung pangan penyuplai kebutuhan Jabodetabek mulai bergeser drastis.
Sejak awal tahun lalu, arus modal senilai hampir Rp15 triliun mengalir deras ke wilayah selatan Sumatera.
Angka jumbo yang masuk hanya dalam kurun waktu 14 bulan memicu transisi cepat menuju pusat industri dan ekonomi hijau.
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, menilai lompatan kuantum sedang terjadi di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal sejak pelantikannya pada 20 Februari 2025.
Mengutip pendekatan Big Push Development gagasan Paul Rosenstein Rodan, Mahendra melihat ada dorongan besar yang terkoordinasi secara matang untuk memangkas kemiskinan sekaligus memacu industri lokal.
“Bukan cuma deretan angka di atas kertas, melainkan wujud nyata menyalakan kembali dapur rakyat,” ungkap Mahendra di Bandarlampung, Rabu, 22 April 2026.
Mahendra membeberkan rekam jejak eskalasi modal berawal dari penyiapan kepastian hukum dan perbaikan infrastruktur.
Bukti nyatanya terlihat pada Maret 2025 melalui kucuran dana Rp839 miliar.
Anggaran dipatok guna membangun pagar pembatas dan merestorasi Taman Nasional Way Kambas (TNWK).
Langkah penyelesaian konflik gajah-manusia langsung berdampak pada peningkatan produktivitas lahan pertanian di Kabupaten Lampung Timur.
Menyusul kemudian, perbaikan urat nadi logistik di Lampung Tengah dan Mesuji lewat Inpres Jalan senilai Rp1 triliun rampung dieksekusi pada Mei 2025.
Keamanan dan akses transportasi menjadi modal awal meyakinkan pemilik modal global.
Memasuki paruh kedua 2025, manuver diplomasi ekonomi Pemerintah Provinsi Lampung makin agresif menjemput bola ke pusat kekuasaan.
Hasilnya, Rp800 miliar dana segar masuk untuk membangun pabrik pengolahan daging ayam beserta cold storage pada Agustus 2025.
Wilayah berjuluk Bumi Ruwa Jurai mulai naik kelas menjadi produsen barang olahan.
Puncaknya meledak saat perhelatan Lampung Economic and Investment Forum (LEIF) digelar di Jakarta pada November 2025.
Sebanyak 15 kesepakatan komitmen (LoI) sukses diteken.
Nilainya menembus Rp12 triliun, menyasar perluasan sektor pengolahan kopi, kelapa, hingga energi terbarukan.
Tahun 2026 membuka lembaran baru kemandirian energi nasional.
Pelabuhan Panjang mulai direvitalisasi pada Maret lalu dengan anggaran Rp1,2 triliun untuk melancarkan jalur ekspor produk hilir secara langsung tanpa harus transit.
Megaproyek paling segar baru saja diumumkan tepat pada 20 April 2026, yakni kepastian pembangunan Pabrik Bioetanol Toyota senilai Rp2,5 triliun.
Fasilitas berskala raksasa memberi jaminan pasar bagi petani singkong dan tebu lokal guna menyuplai bahan baku bahan bakar nabati E10.
Keberhasilan menyedot modal raksasa tidak lahir dari kerja tunggal.
Mahendra secara lugas menyoroti kolaborasi satu komando antara daerah dan pusat sebagai kunci pembuka jalan.
Visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong hilirisasi daerah mendapat sokongan penuh dari jajaran menteri Kabinet Merah Putih, lembaga Danantara, hingga BUMN seperti Pelindo, PTPN, ID Food, dan Pertamina.
Keselarasan kebijakan terbukti ampuh memangkas kerumitan birokrasi.
Di tingkat kabupaten, para bupati, terutama di Lampung Tengah, Lampung Selatan, dan Lampung Timur, konsisten membentangkan karpet merah lewat jaminan skema kemitraan lahan bersama petani.
“Masyarakat Lampung sekarang tidak lagi sekadar menunggu masa depan.
“Mereka sedang menjemputnya lewat pergeseran dari sekadar menjual komoditas mentah menjadi penghasil barang bernilai tambah tinggi,” pungkas Mahendra.
