Menu
Precision, Actual & Factual

Empat Eks Anggota DPRD Jambi Jadi Tersangka dan Ditahan

  • Bagikan
KPK menyampaikan perkembangan penanganan perkara suap terhadap anggota DPRD Jambi terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017-2018. 17 Juni 2021. Foto Dok KPK

KIRKA.CO – Empat mantan Anggota DPRD Jambi ditetapkan KPK menjadi tersangka atas pengembangan perkara yang bermula dari kasus Gubernur Jambi Zumi Zola.

Mereka yang jadi tersangka itu adalah anggota DPRD Jambi periode 2014-2019: Fahrurrozi, Arrakhmat Eka Putra, Wiwid Iswhara, dan Zainul Arfan.

Penetapan status tersangka itu berangkat dari pencermatan fakta-fakta persidangan serta didukung bukti permulaan yang cukup.

“[…] sehingga KPK menaikkan ke penyelidikan dan kemudian pada 26 Oktober 2020 ditingkatkan ke penyidikan dengan menetapkan para tersangka,” ujar Direktur Penyidikan KPK Setyo Budiyanto, Jakarta, Kamis, 17 Juni 2021.

Setyo mengatakan, demi kepentingan penyidikan pihaknya menahan para tersangka untuk waktu 20 hari pertama terhitung sejak 17 Juni hingga 6 Juli 2021.

Setyo menuturkan keempat tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Kasus ini diawali dengan kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 28 November 2017 lalu. Dalam perkembangannya, KPK mengungkapkan bahwa praktik uang ‘ketok palu’ tidak hanya terjadi untuk pengesahan RAPBD Tahun Anggaran 2018 saja, tapi juga terjadi sejak pengesahan RAPBD 2017.

Para tersangka menerima suap dengan nominal berbeda-beda. Fahrurrozi dan Zainul Arfan menerima sekitar Rp375 juta, sementara Arrakhmat Eka Putra dan Wiwid Iswhara menerima sekitar Rp275 juta.

Dalam perkara ini, lembaga antirasuah telah menetapkan 18 tersangka dan saat ini telah diproses hingga persidangan. Adapun para pihak yang diproses hukum tersebut terdiri dari Gubernur Jambi Zumi Zola, pimpinan DPRD Jambi, pimpinan Fraksi DPRD Jambi, dan pihak swasta.

KPK menyampaikan perkembangan penanganan perkara suap terhadap anggota DPRD Jambi terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017-2018. 17 Juni 2021.

KPK telah menetapkan tersangka sebanyak 18 orang & saat ini telah diproses hingga persidangan. Adapaun para pihak yang diproses tersebut terdiri dari Gubernur, Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi DPRD & pihak swasta.

Kegiatan tangkap tangan 28 November 2017, KPK mengungkap praktek uang “ketok palu” tidak hanya terjadi untuk pengesahan RAPBD TA 2018 namun juga terjadi sejak pengesahan RAPBD 2017.

Mencermati fakta-fakta persidangan serta didukung bukti permulaan yang cukup sehingga KPK menaikkan ke Penyelidikan kemudian, 26 Oktober 2020 ditingkatkan ke Penyidikan.

  • Bagikan