Kirka – Provinsi Lampung bersiap melakukan transformasi besar di sektor peternakan dengan mengebut realisasi peta jalan hilirisasi.
Tujuannya jelas, memastikan komoditas peternakan daerah tidak lagi mengalir ke luar dalam wujud mentah.
Pemerhati Pembangunan sekaligus Tenaga Percepatan Pembangunan (TPP) Gubernur Lampung Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Mahendra Utama, menegaskan bahwa visi Gubernur Rahmat Mirzani Djausal bukan sekadar retorika politik, melainkan solusi konkret atas problem struktural.
“Lampung ibarat raksasa peternakan yang sedang tertidur.
“Potensi kita luar biasa, tapi masih ada kebocoran ekonomi karena hilirisasi yang belum maksimal,” ujar Mahendra, Kamis, 14 Mei 2026.
Pria yang juga dikenal sebagai aktivis Eksponen 98 tersebut memaparkan rekam jejak statistik yang menjadikan Lampung sebagai penopang utama protein hewani nasional.
Saat ini, Bumi Ruwa Jurai menduduki peringkat ketiga nasional dengan populasi sapi potong mencapai 905.322 ekor, didukung 1,97 juta ekor kambing, 94,8 juta ekor ayam ras pedaging, serta surplus telur hingga 122.522 ton.
“Namun di balik kemilau angka tersebut, kita dihadapkan pada sebuah paradoks pahit.
“Lampung justru masih mengalami defisit daging sapi sebesar 7.969 ton per tahun. Persoalan tersebut yang sedang kita urai,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mahendra mengungkapkan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal sangat memahami akar masalah ketidakefisienan sektor agribisnis, salah satunya bermuara pada manajemen pakan.
Selama bertahun-tahun, jagung dari berbagai sentra produksi harus dibawa dalam kondisi basah ke wilayah Lampung Selatan untuk dikeringkan.
Setelah diolah, pakan didistribusikan kembali ke daerah-daerah asal.
“Kata Iyai Mirza (sapaan akrab Gubernur Rahmat Mirzani Djausal), rantai distribusi yang panjang justru memicu biaya tinggi dan akhirnya membebani peternak.
“Bayangkan, provinsi penghasil 1,7 juta ton jagung per tahun malah kehilangan margin keuntungan akibat proses distribusi yang berbelit,” jelasnya
Empat Pilar
Guna memutus rantai masalah struktural, Mahendra merinci rancangan Pemprov Lampung yang tengah mendorong empat pilar utama ekosistem hilirisasi peternakan terintegrasi:
1. Pabrik Pakan Berbasis Desa:
Mengaktifkan program dryer di 500 desa sentra produksi melalui inisiatif “Desaku Maju”.
Targetnya, pengeringan jagung, pembuatan pakan, hingga pemrosesan ayam dapat dilakukan langsung di tingkat desa.
2. Rumah Potong Hewan (RPH) Modern:
Membangun RPH berstandar ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal) yang tersebar di dekat sentra produksi, bukan lagi terpusat di ibu kota provinsi.
3. Pasar Hewan Modern:
Mengimplementasikan skrining kesehatan hewan berbasis digital dan penyediaan informasi harga secara real time guna memutus dominasi tengkulak.
4. Rumah Sakit Hewan Rujukan Provinsi:
Menyelesaikan fasilitas kesehatan hewan terpadu yang pembangunannya hampir rampung dengan alokasi anggaran Rp8 miliar.
Cetak Biru Nasional
Langkah teknokratis Pemprov Lampung rupanya mendapat sinyal positif dari pemerintah pusat.
Model klaster terintegrasi yang digagas daerah ternyata sejalan dengan cetak biru nasional susunan Kementerian Pertanian (Kementan).
Mengutip pernyataan Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementan, Makmun, Mahendra menyatakan pendekatan terpadu tersebut merupakan bentuk transformasi menyeluruh dari hulu ke hilir.
Lampung bahkan telah masuk dalam lima provinsi percontohan klaster ayam terintegrasi mulai dari pabrik pakan, budidaya, RPH-Unggas, hingga pabrik turunan seperti nugget dan tepung telur.
“Apa yang dilakukan Iyai Mirza saat ini patut diapresiasi. Beliau tidak hanya bermimpi, tapi mulai menyusun arsitektur ekosistemnya secara nyata.
“Kini, tugas kita bersama pemerintah pusat, swasta, BUMDes, hingga akademisi untuk memastikan keempat pilar tersebut tidak berhenti sekadar menjadi konsep di atas kertas,” tutup Mahendra.
