Kirka – Prospek komoditas singkong di Provinsi Lampung tak lagi sekadar perkara fluktuasi harga atau besarnya kuota ekspor.
Keberlanjutan sektor andalan daerah dipastikan sangat bertumpu pada sinergi erat antara pemerintah, pengusaha, dan kelompok tani guna membangun ekosistem tata niaga yang sehat.
Pemerhati Pembangunan Lampung, Mahendra Utama, menegaskan pentingnya kebijakan publik dalam merawat iklim usaha berkeadilan.
Salah satu fondasi utama yang perlu diperkuat oleh Pemerintah Provinsi Lampung khususnya melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan yakni asas keterbukaan dari hulu hingga ke hilir.
“Masa depan singkong kita sangat ditentukan oleh kemampuan menghadirkan keseimbangan baru.
“Peran pemerintah mutlak dibutuhkan untuk memastikan para petani mendapatkan hak mereka secara adil,” ujarnya, Selasa, 12 Mei 2026.
Persoalan paling sensitif yang kerap memicu ketidakpuasan di lapangan berpangkal pada cara ukur kadar pati.
Parameter penentu besaran potongan rafaksi timbangan acap kali merugikan petani akibat minimnya akses transparansi di tingkat pabrik.
Merespons keluhan menahun warga, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela langsung mengambil tindakan dengan meneruskan persoalan tata niaga ke Kementerian Perdagangan.
Tujuannya mempercepat aturan wajib penggunaan alat ukur terstandarisasi bagi seluruh perusahaan tapioka.
Mahendra memandang sikap tanggap Wagub Jihan sebagai wujud intervensi struktural yang berpihak pada rakyat.
“Itu sebuah upaya nyata menghadirkan transaksi setara.
“Petani berhak tahu secara pasti berapa kadar pati hasil jerih payahnya tanpa ada rekayasa angka,” tegasnya.
Pembenahan tak boleh berhenti pada urusan keadilan harga beli.
Sektor hulu juga mendesak dikuatkan lewat peningkatan produktivitas. Rencana pendirian National Cassava Center (NCC) diproyeksikan berfungsi ganda, mulai dari pusat pembibitan unggul hingga laboratorium inovasi rantai pasok.
Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Prof. Dr. Ir. Paul Benyamin Timotiwu, mengingatkan pentingnya menggenjot hasil panen per hektare.
Menurutnya, produktivitas tinggi akan membuat kalkulasi pendapatan bertani singkong mampu bersaing dengan komoditas lain seperti jagung.
Selaras dengan pandangan akademisi, riset mendalam memang harus menjadi pilar utama.
“Tanpa dukungan riset memadai, kita pasti tertinggal.
“Kehadiran NCC wajib menyodorkan solusi konkret supaya tonase panen warga melonjak signifikan,” urai pria yang juga tergabung dalam tim percepatan pembangunan daerah tersebut.
Beralih ke sektor hilir, strategi diversifikasi melalui pengembangan tepung modified cassava flour (mocaf) skala desa mulai digencarkan.
Program kemandirian pangan dipercaya ampuh memangkas panjangnya rantai distribusi.
Bupati Pringsewu, Riyanto Pamungkas, turut menyokong penuh skema pengolahan mandiri.
Ia menilai industri mocaf memerlukan integrasi kebijakan lintas instansi demi memperluas akses pasar.
Melalui hilirisasi, kelompok tani otomatis memegang kendali atas harga jual produk olahan mereka.
Momentum kebangkitan juga didukung oleh regulasi pusat yang membatasi keran impor tapioka.
Situasi menguntungkan bagi pabrikan domestik mesti diimbangi kepastian pasokan bahan baku dari ladang.
Guna menjamin rantai pasok, penerapan kontrak jangka panjang yang merujuk pada Harga Acuan Pembelian (HAP) antara korporasi dan pekebun sangat mendesak direalisasikan.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, kerap mewanti-wanti agar perputaran ekonomi ratusan miliar di sektor tapioka berjalan inklusif.
Petani selaku produsen awal pantang dipinggirkan di tengah gempita pertumbuhan industri.
Iyai Mirza sapaan akrab Gubernur menginginkan kesejahteraan warga desa menjadi prioritas tertinggi.
Terakhir, Mahendra optimistis Lampung memiliki modal besar merajai pasar nasional asalkan penegakan aturan berjalan konsisten.
“Kesejahteraan petani merupakan urat nadi ekosistem tata niaga.
“Berbekal riset mumpuni serta keadilan regulasi, singkong Lampung siap memimpin di barisan depan, bukan sekadar bertahan hidup,” pungkasnya.
