Kirka – Program transisi energi hijau pemerintah menyisakan ketimpangan tajam antara pengembangan biodiesel dan bioetanol.
Ketatnya dominasi biodiesel berkat kucuran subsidi sawit berbanding terbalik dengan lambatnya industri bioetanol yang masih berkutat pada masalah rantai pasok dan ancaman impor bahan baku.
Secara harga, kedua bahan bakar nabati tampak bersaing di atas kertas. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mematok Harga Indeks Pasar (HIP) biodiesel sebesar Rp13.742 per liter pada Mei 2025.
Pada periode yang sama, harga bioetanol berada di level Rp13.385 per liter.
Kendati demikian, kesiapan ekosistem dua industri menunjukkan jurang pemisah yang sangat lebar.
Pemerhati Pembangunan yang fokus isu hilirisasi Industri Agro di Indonesia, Mahendra Utama, memandang dominasi biodiesel bukan murni hasil mekanisme pasar.
Intervensi negara melalui pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi mesin penggerak utamanya.
“Tanpa subsidi silang dari pungutan ekspor sawit, biodiesel yang biaya produksinya melampaui solar bersubsidi di angka Rp6.800 per liter akan rontok di pasar bebas,” jelas Mahendra di Bandarlampung, Sabtu, 9 Mei 2026.
Ekosistem biodiesel memang telah lama dipersiapkan secara matang.
Hingga 2022, terdapat 32 perusahaan beroperasi dengan kapasitas terpasang mencapai 17,14 juta kiloliter.
Nilai investasi yang ditanamkan pun menembus USD 1,78 miliar.
Kondisi mapan itulah yang membuat implementasi program B40 berjalan mulus pada awal 2025.
Nasib berbeda dialami pengembangan bioetanol. Dari 13 pabrik berskala nasional, baru dua fasilitas yang mampu menghasilkan produk fuel grade atau standar bahan bakar kendaraan.
Beban produksi di Indonesia bahkan membengkak dua kali lipat lebih mahal dibandingkan Brasil.
“Bagi negara yang pernah menjadi eksportir gula terbesar dunia, kenyataan sekarang sungguh ironis.
“Masalahnya bukan sekadar teknologi, melainkan rantai pasok molase yang belum matang. Kita seolah terkena kutukan sumber daya,” ungkap Mahendra.
Kelambanan tata kelola memaksa pemerintah membuka peluang mendatangkan etanol dari Amerika Serikat demi mengejar target E5 pada 2028.
Kebijakan mendatangkan pasokan dari luar negeri berisiko menguras devisa negara, sekaligus mengulangi pola ketergantungan layaknya bahan bakar fosil masa lalu.
Guna memutus mata rantai ketergantungan impor, Mahendra menawarkan Provinsi Lampung sebagai jalan keluar penyelesaian masalah.
Posisi wilayah berjuluk Bumi Ruwa Jurai sebagai lumbung tebu dan pusat perkebunan sawit dinilai sangat strategis untuk membangun klaster industri hilirisasi terpadu.
“Mengintegrasikan pabrik gula dan kilang bioetanol dalam satu Kawasan Ekonomi Khusus akan menekan biaya logistik secara drastis.
“Lampung juga merupakan gerbang logistik Sumatera, menjadikannya titik distribusi paling masuk akal untuk menyuplai Jawa yang haus energi,” paparnya.
Pembangunan kedaulatan energi hijau membutuhkan komitmen pendanaan jangka panjang.
Setidaknya dana senilai USD 25 miliar selama 20 tahun perlu disiapkan jika pemerintah serius mengejar ketertinggalan dari negara-negara pelopor.
Transisi energi mensyaratkan transformasi menyeluruh sejak hulu.
“Transisi energi harus berkelanjutan tanpa mengorbankan ketahanan pangan masyarakat.
“Tanpa strategi terintegrasi di kawasan strategis seperti Lampung, swasembada energi hijau akan tetap menjadi sekadar narasi indah di podium,” tutup Mahendra.
