Kirka – Tekad bulat Pemerintah Provinsi Lampung menembus target Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Rp555–560 triliun pada 2026 menuntut strategi di luar kebiasaan.
Kucuran dana Rp162,93 miliar untuk memuluskan tiga ruas jalan di Kabupaten Lampung Tengah belumlah cukup sebagai pelatuk tunggal pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemerhati Pembangunan Lampung, Mahendra Utama, menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur fisik wajib dikawinkan dengan sentuhan teknologi pertanian di sektor hulu hingga hilir.
Dua instrumen yang menjadi sorotan adalah masifikasi Pupuk Organik Cair (POC) dan penyediaan mesin pengering atau bed dryer.
Saat ini, tiga jalur lalu lintas utama pengangkut hasil bumi Kalirejo–Bangunrejo (5,53 km), Padang Ratu–Pekurun Udik (3,5 km), dan Padang Ratu–Kalirejo (6,5 km) mulai dibeton.
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal (Mirza) memberi ultimatum keras terkait kualitas material proyek tersebut dengan mewajibkan uji laboratorium.
Mirza berpandangan, kerusakan akses transportasi memukul langsung harga panen petani.
Sebaliknya, aspal maupun beton yang mulus menopang stabilitas tata niaga komoditas.
Walau mendesak, daya tahan rigid beton terhadap cuaca ekstrem dan beban tonase berat baru menyentuh aspek efisiensi logistik.
Mahendra mengingatkan, kelancaran distribusi tidak serta-merta mengatrol nilai jual barang yang diangkut.
“Secara teori Economic Base, sektor basis seperti agrikultur memang butuh sarana mobilitas yang memadai.
“Namun beton sekadar fondasi kelancaran distribusi.
“Agar petani tidak rugi, infrastruktur tersebut butuh pendampingan berupa inovasi pascapanen,” urai Mahendra Utama, Minggu, 5 April 2026.
Di situlah letak urgensi program POC. Melalui payung Desaku Maju 2026, ekspansi pupuk cair ditargetkan menyentuh 1.000 titik baru di 15 kabupaten/kota.
Pendekatan organik tersebut diklaim sanggup menggenjot hasil panen hingga 20 persen sekaligus memulihkan unsur hara tanah yang terdegradasi akibat pemakaian bahan kimia berlebih.
Sementara penyebaran fasilitas pengering di 500 desa sentra produksi hadir sebagai solusi permanen atas problem menahun petani.
Kadar air tinggi saat musim hujan tak jarang memicu jamur pada jagung maupun gabah, yang berujung pada terjun bebasnya harga.
Gagasan hilirisasi tingkat desa tersebut selaras dengan kalkulasi Gubernur Mirza.
“Jika proses pengeringan, pengolahan menjadi pakan, hingga pembesaran ayam bisa tuntas di tingkat desa dan disalurkan ke dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), beban ongkos angkut terpangkas drastis sementara pendapatan masyarakat melonjak,” terang Mirza dalam berbagai kesempatan.
Efek Berganda
Lebih jauh, Mahendra membeberkan potensi multiplier effect dari skenario integrasi kebijakan tersebut.
Belanja modal jalan raya sudah pasti menyerap ribuan tenaga kerja lokal.
Jika diakumulasikan dengan 1.500 titik POC (akumulasi target baru dan eksisting) yang menyokong target produksi 3,3 juta ton padi, lompatan volume panen berpotensi menyuntikkan nilai tambah antara Rp2 triliun hingga Rp3 triliun langsung ke perputaran uang di tingkat petani.
Belum lagi angka penyusutan susut panen (losses) yang bisa ditekan hingga 20 persen berkat fasilitas dryer.
Kondisi tersebut otomatis merangsang geliat industri penggilingan dan pengemasan rumahan.
Sektor agrikultur yang selama ini menyumbang lebih dari sepertiga PDRB Lampung diyakini bakal tumbuh secara eksponensial.
Kendati rancangan di atas kertas tampak menjanjikan, realisasi di lapangan dibayangi dua batu sandungan utama.
Pertama, wacana pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari APBN 2026 senilai hampir Rp600 miliar menuntut pemerintah daerah mengetatkan ikat pinggang.
Hambatan kedua menyangkut defisit pasokan listrik perdesaan.
Mesin pengering komersial serta Rice Milling Unit membutuhkan daya setrum raksasa, sebuah realita memprihatinkan yang sempat dijumpai rombongan Gubernur kala meninjau sejumlah sentra tani di Tanggamus.
Sebagai konklusi, Mahendra menyarankan eksekusi birokrasi yang saling mengunci antardinas.
Distribusi alat pertanian wajib memprioritaskan kawasan yang terkoneksi dengan jalur jalan raya yang baru dibangun.
Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga patut diberdayakan secara maksimal sebagai penyerap sekaligus pengelola fasilitas.
“Akses transportasi mulus tanpa diimbangi peningkatan kapasitas produksi hanya akan menjadi karpet merah bagi komoditas mentah berlalu begitu saja.
“Sebaliknya, beton yang dipadukan bersama penguasaan teknologi pascapanen akan membidani lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tangguh di pelosok Lampung,” tutup Mahendra.
