Kirka – Keputusan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memusatkan pembangunan Pasar Induk Provinsi di kawasan Pintu Tol Natar bukan sekadar proyek pemindahan lapak pedagang.
Instruksi langsung kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Zimmi Skil pada Jumat, 6 Maret 2026 lalu, merupakan manuver berani untuk merombak total tata letak logistik Sumatera-Jawa.
Langkah ini praktis mengoreksi rencana awal yang hanya mendesain kawasan tersebut sebagai pasar tingkat kabupaten.
Skalanya kini ditarik ke tingkat provinsi, sekaligus menjawab teka-teki nasib Pasar Tamin yang kian sesak dan tak lagi mumpuni menopang laju distribusi modern.
Pemerhati Pembangunan sekaligus Tenaga Pendamping Pembangunan Gubernur Lampung Bidang Perindag, Mahendra Utama, membedah alasan di balik pergeseran strategis itu.
Menurutnya, Pasar Tamin yang berada di jantung kota sudah kehilangan relevansinya sebagai pusat grosir berskala besar akibat kendala lahan dan akses.
“Mempertahankan pasar induk di tengah kota hanya akan memperpanjang rantai distribusi dan memicu inefisiensi. Pintu Tol Natar adalah titik nodal paling rasional.
“Di sana, arus hasil bumi dari seluruh penjuru Lampung dan Sumatera bagian selatan bertemu sebelum diseberangkan ke Jawa,” papar Mahendra di Bandarlampung, Senin, 9 Maret 2026.
Pemilihan Natar sejalan dengan teori lokasi ideal, mendekatkan akses logistik secara maksimal.
Nantinya, petani kopi asal Tanggamus atau pekebun nanas dari Lampung Tengah tak perlu lagi menembus kemacetan Bandarlampung.
Biaya angkut bisa ditekan drastis, penyusutan hasil panen berkurang, dan margin rupiah yang masuk ke kantong petani otomatis menebal.
Menuju 2028
Proyek bernilai ratusan miliar tersebut diproyeksikan mulai beroperasi penuh pada 2028.
Jika berjalan sesuai cetak biru, Mahendra meyakini setidaknya ada tiga lompatan ekonomi dan sosial yang akan menyuntik urat nadi perekonomian daerah:
1. Kelahiran Kutub Pertumbuhan Baru (Growth Pole):
Natar tak akan lagi berdiri di bawah bayang-bayang sekadar daerah penyangga Bandara Radin Inten II.
Kawasan bersiap menjelma menjadi episentrum ekonomi baru yang akan menarik magnet industri hilir, seperti sektor pengemasan (packaging) hingga pergudangan berpendingin (cold storage).
2. Integrasi Rantai Pasok Regional:
Komoditas primadona Sumatera mulai dari lada, kopi robusta, kakao, hingga pisang akan memiliki simpul distribusi terpusat yang mempermudah penetrasi ke pasar nasional maupun ekspor.
3. Akselerasi PDRB Lintas Sektor:
Perputaran uang dari pasar yang berpotensi beroperasi 24 jam ini diyakini akan mendongkrak Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik bagi Kabupaten Lampung Selatan maupun Provinsi Lampung secara agregat.
Belajar dari Kegagalan
Meski prospeknya menjanjikan, Mahendra mengingatkan jajaran Pemprov dan Pemkab untuk tidak sekadar membangun fisik tanpa memikirkan roh manajemennya.
Eksekusi cepat dari Disperindag wajib dibarengi dengan kepekaan tata kelola kawasan agar tidak mengulangi kesalahan provinsi tetangga.
Ia mencontohkan Pasar Induk Lau Cih di Medan yang kerap digerogoti masalah kemacetan akibat manajemen lalu lintas yang kedodoran.
Pemprov juga dituntut berkaca pada Pasar Induk Jakabaring Palembang yang sukses karena terintegrasi dengan permukiman dan fasilitas publik, serta Pasar Induk Panam di Pekanbaru yang menonjolkan transparansi harga untuk mencegah distorsi pasar.
Tantangan sosial juga menanti, terutama potensi resistensi dari para pedagang eksisting di Pasar Tamin maupun pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Lintas Sumatera.
“Visi besar menuntut eksekusi yang inklusif. Pendekatannya tidak boleh sekadar menggusur atau memindahkan, tapi memberdayakan.
“Tanpa manajemen profesional dan konektivitas digital yang terintegrasi dengan ekosistem logistik nasional, kita hanya akan membangun gedung pasar raksasa tanpa nyawa,” pungkas Mahendra.
