9 Daerah dengan PDRB di Bawah Rp25 Triliun Tahun 2025 di Lampung: Membaca Sisi Lain Pertumbuhan

9 Daerah dengan PDRB di Bawah Rp25 Triliun Tahun 2025 di Lampung: Membaca Sisi Lain Pertumbuhan
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, mengingatkan bahwa nilai PDRB di bawah Rp25 triliun bukan berarti suatu daerah tertinggal. Ia mendorong daerah berskala ekonomi kecil menjadi pusat spesialisasi berbasis potensi lokal. Foto: Arsip pribadi/Kirka/I

Kirka – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung mencatat terdapat sembilan kabupaten/kota di Bumi Ruwa Jurai yang memiliki Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di bawah Rp25 triliun pada tahun 2025.

Meski kerap dibaca sebagai indikator ketertinggalan ekonomi, disparitas angka sejatinya dipengaruhi oleh realitas yang jauh lebih kompleks di lapangan.

Pemerhati Pembangunan yang juga Anggota Tenaga Percepatan Pembangunan (TPP) Provinsi Lampung, Mahendra Utama, menegaskan bahwa besaran PDRB tidak bisa ditelan mentah-mentah sebagai ukuran baku kesejahteraan suatu daerah.

Menurutnya, nilai PDRB sangat dipengaruhi oleh luas wilayah, jumlah penduduk, struktur ekonomi, hingga posisi geografis.

“Daerah dengan wilayah kecil tidak otomatis tertinggal, sebagaimana daerah dengan wilayah besar tidak otomatis lebih sejahtera.

“Kita harus membaca sisi lain dari angka pertumbuhan ini,” ujar Mahendra, Senin, 25 Mei 2026.

Berdasarkan data BPS tentang PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten/Kota Tahun 2025, kesembilan daerah tersebut meliputi:

  1. Pesawaran: Rp23,45 triliun
  2. Tanggamus: Rp22,72 triliun
  3. Waykanan: Rp21,00 triliun
  4. Tulangbawang Barat: Rp16,86 triliun
  5. Pringsewu: Rp16,41 triliun
  6. Mesuji: Rp15,44 triliun
  7. Lampung Barat: Rp10,77 triliun
  8. Kota Metro: Rp9,19 triliun
  9. Pesisir Barat: Rp6,68 triliun

Penyangga dan PR Hilirisasi

Menyoroti Pesawaran dan Tanggamus yang berada di posisi teratas dalam daftar tersebut, Mahendra menilai kedua wilayah itu memiliki potensi besar yang belum tergarap optimal.

Pesawaran, dengan posisinya yang menempel ketat dengan Bandarlampung, memiliki keuntungan mutlak sebagai wilayah penyangga.

“Sektor pariwisata, perikanan, dan pertanian di sana punya peluang besar karena dekat dengan pusat pasar.

“Namun, tantangan utamanya masih berkutat pada konektivitas dan investasi hilir,” paparnya.

Kondisi serupa terjadi di Tanggamus. Eksponen 98 ini menyebut, potensi perikanan laut dan destinasi wisata di sana belum sepenuhnya dikonversi menjadi output ekonomi bernilai tinggi.

“Dengan kata lain, masalahnya bukan pada kekurangan sumber daya alam, melainkan masih terbatasnya upaya penciptaan nilai tambah (hilirisasi) produk,” tegas Mahendra.

Lebih lanjut, Mahendra menyoroti daerah pemekaran seperti Tulangbawang Barat dan Mesuji.

Keduanya masih menghadapi tantangan klasik terkait skala ekonomi.

Basis ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan membuat laju pertumbuhan di wilayah itu sangat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global.

Di sisi lain, minimnya investasi di sektor industri pengolahan membuat sebagian besar hasil bumi keluar dari daerah dalam bentuk bahan mentah.

“Akibatnya jelas, perputaran uang dan nilai ekonomi yang tercipta di dalam daerah tersebut menjadi tidak maksimal,” imbuhnya.

Dua Realitas Berbeda

Berada di dua posisi terbawah, Kota Metro (Rp9,19 triliun) dan Pesisir Barat (Rp6,68 triliun) menunjukkan anomali yang membutuhkan pendekatan berbeda.

Mahendra mengingatkan agar tidak menyamakan posisi Kota Metro dengan ketertinggalan.

Sebagai kota madya dengan luas wilayah terbatas, struktur ekonomi Metro secara natural didominasi oleh sektor jasa, pendidikan, perdagangan, dan pelayanan publik bukan industri skala masif.

Sebaliknya, Pesisir Barat berhadapan dengan kendala geografis.

“Pesisir Barat populasinya kecil, topografinya cukup kompleks, dan akses transportasi masih relatif terbatas.

“Tentu saja skala ekonominya berkembang lebih lambat jika dibandingkan daerah dataran rendah yang terhubung langsung dengan urat nadi perdagangan provinsi,” analisisnya.

Mahendra menekankan bahwa ketimpangan PDRB antar wilayah adalah dinamika wajar dalam proses pembangunan daerah.

Fokus pemerintah saat ini tidak boleh sekadar berpacu mengejar angka agregat tertinggi.

“Yang terpenting adalah memastikan daerah dengan skala ekonomi kecil tetap mendapat peluang yang sama melalui hilirisasi komoditas, peningkatan infrastruktur, dan konektivitas.

“Jika daerah besar menjadi mesin pertumbuhan utama, maka daerah kecil harus didorong menjadi pusat spesialisasi berbasis potensi lokalnya,” pungkasnya.