Subsidi PSO dan New KA Rajabasa: Wujud Keadilan Akses Mobilitas bagi Masyarakat Sumatera

Subsidi PSO dan New KA Rajabasa: Wujud Keadilan Akses Mobilitas bagi Masyarakat Sumatera
Pemerhati Pembangunan Mahendra Utama menyoroti pentingnya New KA Rajabasa sebagai wujud keadilan mobilitas di Sumatera. Foto: Arsip pribadi/Kirka

Kirka – Operasional New KA Rajabasa dengan gerbong modifikasi ekonomi premium menandai babak baru layanan perkeretaapian di Sumatera Bagian Selatan.

Pembaruan armada lewat skema pendanaan Public Service Obligation (PSO) dinilai sebagai wujud nyata pemerataan akses mobilitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, memandang langkah PT Kereta Api Indonesia (KAI) mempertahankan tarif murah dengan fasilitas modern sebagai bentuk keadilan spasial.

Negara hadir memberikan kenyamanan bagi warga tanpa memandang kelas sosial.

“Aksesibilitas adalah tolok ukur kualitas hidup. Kehadiran armada modifikasi membuktikan subsidi publik sanggup menciptakan pergerakan orang yang benar-benar inklusif,” ungkap Mahendra, Minggu, 9 Agustus 2026.

Layanan berbasis rel penghubung Palembang menuju Tanjungkarang sejauh 389 kilometer memang menjadi urat nadi pergerakan penumpang antar provinsi.

Sepanjang paruh pertama 2026, jumlah pengguna rute darat menembus 469.028 orang.

Angka keterisian melonjak tajam hingga 35,65 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Faktor keselamatan, kepastian waktu berangkat, hingga harga tiket ekonomis memegang peran dominan di balik tingginya permintaan.

Manager Humas KAI Divre III Palembang, Aida Suryanti, membenarkan pergeseran tren pengguna.

Angkutan baja tidak lagi sebatas alat pindah tempat bagi warga.

“Fungsinya berkembang menjadi jembatan penghubung aktivitas ekonomi, pendidikan, sosial, dan pariwisata dua daerah,” paparnya.

Tingginya ketergantungan publik pada trayek lintas batas wilayah tertopang kuat oleh kucuran subsidi.

Alokasi dana pemerintah untuk sektor angkutan massal menyentuh Rp9 triliun pada 2026, di mana KAI mengelola porsi dominan hingga Rp5,86 triliun.

Menyikapi besaran dana segar, Mahendra menolak anggapan subsidi sebagai beban anggaran rutin.

Ia menempatkan sarana transportasi layaknya public good atau barang bernilai sosial.

“Pemerintah sedang berinvestasi untuk keadilan, bukan sekadar membuang uang.

“Prinsip perencanaannya jelas, membangun sistem yang gampang dijangkau dan berkelanjutan bagi kelompok rentan,” jelasnya lebih lanjut.

Mutu armada baru juga dikawal langsung oleh jajaran direksi.

Executive Vice President KAI, Sofan Hidayah, memastikan transformasi sarana sejalan dengan ekspektasi konsumen.

Pada perjalanan perdana, sebanyak 640 kursi langsung ludes dipesan.

Larisnya tiket mencerminkan kehausan publik atas angkutan ramah kantong berspesifikasi tinggi.

Merespons desakan pelanggan, pengelola mulai menghitung peluang penambahan jadwal keberangkatan malam hari.

Tim internal KAI sedang menyebar survei kelayakan guna merealisasikan aspirasi warga.

Upaya merombak wajah layanan kelas ekonomi sukses membuktikan kenyamanan setara eksekutif bisa dinikmati siapa saja tanpa harus merogoh kocek lebih dalam.