Kirka – Gelontoran dana Rp2 triliun dari Pemerintah Pusat untuk Taman Nasional Way Kambas (TNWK) memantik reaksi beragam.
Di satu sisi, angka fantastis ini dianggap angin segar bagi pelestarian satwa endemik.
Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran klasik, yakni, akankah anggaran raksasa ini benar-benar menyentuh akar masalah konservasi, atau sekadar menguap dalam birokrasi proyek fisik?
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, menilai kucuran dana bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan ujian integritas bagi pemangku kebijakan di Lampung.
“Rp2 triliun itu bukan recehan. Di tengah fokus infrastruktur, ini oase.
“Tapi pertanyaannya mendasar, apakah uang ini akan menyelamatkan Badak dan Gajah Sumatera, atau berakhir jadi proyek mercusuar yang cantik di laporan tapi kosong substansi,” cetus Mahendra dalam keterangan resminya, Minggu, 8 Februari 2026.
Paradigma
Mahendra menyoroti kesalahan pola pikir lama yang kerap menempatkan konservasi sebagai beban anggaran.
Ia mendesak penerapan Natural Capital Accounting, di mana TNWK diperlakukan sebagai aset modal (capital asset).
Jika dikelola dengan presisi, ia meyakini TNWK bakal memberikan dividen jangka panjang bagi Lampung.
Bukan hanya soal menjaga paru-paru Sumatera dan siklus air, tetapi juga multiplier effect ekonomi yang nyata.
“Pariwisata berbasis konservasi itu uangnya riil. Hidupkan UMKM di Labuhan Ratu dan sekitarnya.
“Jadikan Lampung pusat riset biodiversitas dunia. Itu branding mahal yang tak dimiliki provinsi lain,” tegasnya.
Meniru Rwanda
Dalam analisisnya, Mahendra menarik komparasi dengan keberhasilan Rwanda dan Kosta Rika.
Rwanda, negara yang pernah hancur lebur, bangkit dengan menjual pengalaman eksklusif konservasi Gorila Gunung, bukan sekadar tiket masuk murah.
Sementara Kosta Rika sukses dengan skema Payments for Ecosystem Services (PES) negara membayar warga untuk menjaga hutan.
“Pemprov Lampung harus berani mengadopsi skema ini.
“Buat warga Lampung Timur merasa bahwa menjaga gajah hidup itu jauh lebih menguntungkan secara ekonomi daripada memburunya atau menganggapnya hama,” ujar Mahendra.
Tugas
Uang triliunan dipastikan mubazir tanpa eksekusi lapangan yang matang.
Mahendra memetakan tugas krusial yang harus segera dibagi habis:
1. Pemprov Lampung sebagai Dirigen: Tidak boleh ada ketimpangan antara akses jalan dan fasilitas wisata.
“Jangan sampai jalannya mulus, tapi tata kelola di dalam TNWK masih amatiran,” kritiknya.
2. Pemkab Lampung Timur: Wajib memberdayakan masyarakat zona penyangga (buffer zone). Program desa wisata tidak boleh berhenti di seremoni gunting pita.
“Masyarakat harus jadi garda terdepan, bukan penonton di rumah sendiri,” tambah Mahendra.
Investasi Moral
Meski melontarkan catatan kritis, apresiasi tinggi tetap dialamatkan kepada Pemerintah Pusat dan aktivis lingkungan yang berhasil menggolkan anggaran ini.
Bagi Mahendra, itu adalah bukti bahwa lobi-lobi penyelamatan satwa mulai didengar di meja kekuasaan.
“Investasi moral kita. Mengelola Way Kambas itu menjaga martabat Lampung.
“Kita kawal bersama agar Rp2 triliun ini jadi tonggak sejarah, bukan sekadar proyek yang lewat begitu saja,” pungkasnya.
