Menu
Precision, Actual & Factual

Tersangkut Kasus Pajak, Ida Laila Ditahan Kejari Kota Agung

  • Bagikan
Kantor Kejari Kota Agung, Tanggamus. Foto Istimewa

KIRKA.CO – Pada Hari ini Selasa (09/03) pukul 13.00 Wib Bidang Pidsus Kejaksaan Tinggi Lampung telah menerima penyerahan Terdakwa dan barang bukti dari Penyidik PPNS Dirjen Pajak atas nama Terdakwa Ida Laila binti H.Musripin.

Kasi Penkum Kejati Lampung Andre W Setiawan  menginformasikan pada Redaksi Kirka.co melalui siaran pers, Selasa sore (09/03). Dalam keteranganya terkait proses penanganan TPK yabg sedang dilaksanakan oleh Tim Jaksa Bidang Pidana Khusus Kejati Lampung.

Terdakwa selaku Ketua sekaligus pengurus Kelompok Usaha Bersama (KUB,red) Rendingan sebagai wajib pajak dengan NPWP 03.296.621.0-325.000 dengan sengaja tidak melakukan penyetoran PPN 10% setelah melakukan pemungutan pajak PPN 10% untuk masa pajak terutang masa Januari 2016 sampai dengan Desember 2018 dari sejumlah transaksi penjualan biji kopi kepada PT. Nestle Indonesia, PT. LCD Trading, PT. Torabika Eka Semesta dan PT. Olam Indonesia, dimana berdasarkan Laporan Ahli Penghitung Kerugian pada Pendapatan Negara atas Kasus Tindak Pidana Perpajakan yang diduga dilakukan oleh KUB Rendingan NPWP 03.296.621.0-325.000 dengan Terdakwa Ida Laila tanggal 19 Oktober 2020 telah ditemukan Kerugian pada Pendapatan Negara sebesar Rp10.067.042.188,-.

Bahwa Terdakwa didakwa Pasal 2, Pasal 3 Jo. 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor  20 Tahuh 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 39 ayat (1) huruf d atau Pasal 39 ayat (1) huruf i Jo Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang.

Pada kesempatan Selasa sore Andre W Setiawan menjelaskan  “Setelah dilakukan penelitian syarat formil dan materiil lengkap, maka kemudian terdakwa selanjutnya dibawa ke Kejaksaan Negeri Tanggamus untuk tahap pelimpahan Terdakwa dan barang bukti secara administrasi,” ujarnya.

“Kemudian karena dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, oleh karena itu Terdakwa dilakukan penahanan di Lapas Way Gelang dengan status Tahanan Kejari Tanggamus selama 20 hari kedepan,” imbuh Andre.

“Bahwa kegiatan tersebut berjalan dengan aman dan lancar dan menerapkan protokol Kesehatan serta terhadap terdakwa yang dimaksud telah dilakukan Rapid Antigen  dengan hasil non reaktif,” pungkat Kasipenkum Kejati Lampung Andre W Setiawan.

Eka Putra

  • Bagikan