Menu
Precision, Actual & Factual

PDIP Pantau Persoalan Nur Hasanah dan Mukhlis Basri

  • Bagikan
PDIP Pantau Persoalan Nur Hasanah dan Mukhlis Basri
Wakil Ketua DPD PDIP Lampung Bidang Organisasi Watoni Noerdin. Foto Istimewa

KIRKA – Langkah DPD PDIP terus memantau persoalan hukum yang menimpa Nur Hasanah dan Mukhlis Basri sebagai bentuk pendidikan politik ke publik.

Sebab, partai berlambang banteng moncong putih ini tidak serta merta akan melindungi kadernya yang berhadapan dengan hukum karena kasus pribadi.

Baca Juga : Mingrum: Serahkan Persoalan Hukum Mukhlis Basri ke Aparat 

“Kita memberi contoh ke masyarkat bahwa partai tidak ikut-ikutan dalam membela kader ditingkat permasalahan pribadi,” kata Wakil Ketua DPD PDIP Lampung Bidang Organisasi Watoni Noerdin, Kamis (14/10/2021).

“Tapi kalau dalam rangka berkegiatan menjalankan tugas partai, nah itu kita akan sangat kita perjuangkan,” ujar dia.

Oleh karena itu, pihaknya mempersilahkan kepada kedua kadernya ini berjuang untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah

“Kalau PDIP secara kepartaian melihat ini adalah masalah pribadi. Yang jelas kami kedepankan azas praduga tak bersalah. Artinya silahkan mereka membela diri mereka,” tegas dia.

Persoalan ini, ia menilai mirip dengan permasalahan yang tengah dialami beberapa partai politik.

Ia mencontohkan persoalan Azis Syamsuddin. Menurut dia, partai Golkar memberi keleluasaan ke APH untuk melakukan penyidikan.

Kemudian, Azis Syamsuddin juga diberi kebebasan memilih orang-orang yang akan mendampinginya selama masa persidangan.

“Artinya jelas porsi untuk kader itu,” ucap dia.

Di lain sisi, PDIP baik di tingkat DPC, DPD ataupun DPP memiliki badan bantuan hukum dan advokasi rakyat untuk membela kader yang menjalani instruksi partai ataupun masalah partai itu sendiri.

Baca Juga : Watoni: Kami Pantau Proses Hukum Nur Hasanah 

“Tapi kalau individu, kita sifatnya memantau,” pungkas dia.

Untuk diketahui, saat ini dua kader DPD PDIP Lampung sedang tersandung persoalan hukum.

Nurhasanah merupakan anggota Komisi III DPRD Lampung. Kejaksaan Agung telah menetapkan sebagai tersangka yang dulunya sebagai Ketua Badan Perwakilan Anggota atau BPA Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.

Sementara itu, Politisi PDI Perjuangan, yang juga kini berstatus sebagai Anggota Komisi I DPR RI Mukhlis Basri, digugat ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang terkait urusan tanah.

  • Bagikan