Menu
Precision, Actual & Factual

LBH Bicara Soal Pemanggilan Purwati Lee Dkk: Potensi Alasan Mangkir dan Harus Ada Ketegasan

  • Bagikan
Direktur LBH Bandar Lampung Chandra Muliawan. Foto Istimewa

KIRKA.CODirektur LBH Bandar Lampung Chandra Muliawan memberikan masukan kepada para pihak yang berada dalam persidangan suap dan gratifikasi Bupati Lampung Tengah periode 2016-2021 Mustafa.

Masukan ini ditekankan kepada konteks pemanggilan Vice President PT SGC Purwati Lee; Bupati Lampung Timur periode 2016-2021 Chusnunia Chalim dan 3 orang lainnya, ke dalam ruang sidang PN Tipikor Tanjungkarang, Kamis, 27 Mei 2021 mendatang.

Kelimanya diminta hakim untuk hadir dengan memerintahkan KPK lewat surat penetapan yang disepakati majelis hakim usai adanya permohonan dari pengacara Mustafa.

Awang panggilan akrabnya berharap agar Hakim, KPK, dan pengacara jeli menganalisa apabila ada saksi yang berhalangan tidak hadir dengan alasan yang dinilai mengada-ada.

Hal ini ia tekankan lebih kepada majelis hakim yang dinilainya sebenarnya lebih paham menafsirkan tindak tanduk seseorang hingga menerakan beleid hukum yang tepat.

“Jika kemudian saksi-saksi itu tidak mau hadir, maka sesuai pasal 159 ayat 2 KUHAP, hakim bisa memerintahkan secara paksa untuk dihadapkan ke persidangan,” tegas Awang kepada KIRKA.CO baru-baru ini.

“Kalau nggak hadir tanpa alasan yang jelas dan terkesan menghindar, maka bisa dihadirkan paksa itu,” timpalnya lagi mewanti-wanti adanya saksi yang punya potensi untuk tidak hadir ke dalam ruang sidang.

Tanpa menyebut pihak yang diduga berpotensi untuk menghindari pemeriksaan di ruang persidangan, Awang punya pandangan bahwa akan sangat mungkin modus alasan sakit akan didalilkan seseorang.

Apa yang diutarakan Awang ini sepenuhnya bukan hal yang di luar nalar manusia. Logis dan beralasan terlebih bila seorang tersebut bersinggungan dengan perkara korupsi.

Banyak rujukan atau contoh yang secara jelas dan selalu muncul tentang alasan sakit berdasarkan keterangan medis dari setiap peristiwa perkara korupsi.

Hal yang paling sederhana terlihat dari penetapan tersangka kepada Setya Novanto.

Seorang dokter bernama Bimanesh jadi tersangka oleh KPK karena sudah memenuhi unsur pidana karena diduga memanipulasi data rekam medis Setya Novanto.

Saat itu, ada alat bukti cukup yang dikantongi KPK. Bimanesh dijerat pasal 21 UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah menjadi UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1.

Ia disangka merintangi penyidikan terkait manipulasi data saat Novanto di RS Medika Permata Hijau karena mobil yang ditumpangi kecelakaan.

Dari beberapa perkara korupsi yang ditangani KPK, acap kali beberapa saksi yang ingin diperiksa mangkir karena alasan sakit.

  • Bagikan