Menu
Precision, Actual & Factual

KPK: Penyelenggara Negara Harus Tolak THR!

  • Bagikan
Ilustrasi THR. Foto Istimewa

KIRKA.COPlt Juru Bicara Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding menyampaikan peringatan dari lembaga antirasuah kepada penyelenggara negara di republik ini.

Dalam keterangan tertulis yang disampaikannya ke KIRKA.CO, Minggu, 2 Mei 2021, Penyelenggara Negara (PN) diingatkan untuk menolak penerimaan atau hal-hal yang berbau dengan gratifikasi.

Penerimaan tersebut secara spesifik adalah hal yang bertentangan dengan jabatan atau kewajiban PN khususnya terkait perayaan Hari Raya Idul Fitri 2021.

Demi mengingatkan hal itu, KPK menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 13 tahun 2021 tanggal 28 April 2021 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya.

Dalam SE tersebut, KPK kembali mengingatkan para PN dan pegawai negeri bahwa permintaan dana dan atau hadiah sebagai tunjangan hari raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik secara individu maupun atas nama institusi merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.

KPK juga mengimbau kepada pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan BUMN/BUMD agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan.

Jika karena kondisi tertentu, pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak dapat menolak gratifikasi, maka wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima.

Informasi terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses melalui tautan https://gratifikasi.kpk.go.id atau menghubungi layanan informasi publik KPK pada nomor telepon 198.

 

Ricardo Hutabarat

  • Bagikan