Kirka – Absennya kekuatan penyeimbang yang memadai di parlemen tampaknya membuat mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) turun gunung mengambil peran strategis.
Pemerhati Pembangunan sekaligus Eksponen 98, Mahendra Utama, menilai rentetan manuver politik tokoh berusia 83 tahun tersebut sebagai bentuk oposisi tanpa baju yang vital untuk menjaga kewarasan demokrasi di Indonesia.
Menurut Mahendra, JK berhasil menjelma menjadi fenomena langka.
Alih-alih mendeklarasikan front perlawanan secara formal, tokoh senior itu justru membuka ruang diskursus tajam yang tak mampu disuarakan oleh partai politik di Senayan.
“Apa yang dilakukan JK bukan sekadar manuver biasa.
“Ia tidak sedang membangun oposisi struktural, melainkan menyediakan arena negosiasi alternatif dan corong bagi aspirasi publik yang buntu,” ujar Mahendra, Selasa, 17 Maret 2026.
Melampaui Sekat
Ketajaman insting politik JK, kata Mahendra, terlihat jelas dari bagaimana dunia internasional masih memperhitungkan eksistensinya.
Fakta bahwa Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, menyambangi kediaman pribadi JK pada 3 Maret lalu, tepat sebelum pemerintah resmi bersikap atas agresi AS-Israel menjadi bukti sahih.
“Ini mencerminkan reputasi global seorang JK yang mampu bergerak luwes di luar batasan birokrasi formal.
“Kapital sosial dan jaringan internasionalnya ternyata tak ikut pensiun meski ia tak lagi berada di lingkar kekuasaan,” jelas Mahendra.
Dalam pertemuan tersebut, JK melontarkan gagasan agar Presiden Prabowo Subianto bertindak sebagai mediator.
Namun, Mahendra menggarisbawahi catatan kritis JK yang meminta Prabowo tak segan melobi langsung Presiden AS Donald Trump, mengingat posisi Washington sebagai pemicu awal ketegangan.
Ketegasan sikap ini juga tercermin ketika JK menghimpun para eks diplomat dalam Indonesian Council on World Affairs (ICWA) pertengahan bulan ini.
Hasilnya berujung pada desakan kredibilitas agar Indonesia berani keluar dari Board of Peace (BoP) bentukan Trump yang dinilai sangat inkonsisten.
Alarm untuk Istana
Fokus JK ternyata tak hanya terpaku pada urusan geopolitik.
Mahendra menyoroti bagaimana JK belakangan sibuk menjaring aspirasi dari berbagai kalangan, mulai dari ekonom, pakar hukum tata negara, hingga aktivis, guna merespons dinamika kebijakan domestik.
Salah satu yang paling disorot adalah peringatan JK mengenai tata kelola anggaran.
Di tengah euforia program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), JK mengingatkan Istana soal ancaman trade-off fiskal.
“Negara tidak punya kemewahan untuk mengeksekusi semua program raksasa secara bersamaan tanpa mengorbankan stabilitas fiskal.
“Peringatan JK ini adalah alarm tengah malam.
“Sentilannya soal kabinet yang terlalu gemuk dan menteri yang hanya berani membawa kabar asal bapak senang, murni lahir dari jam terbangnya mengelola mesin negara,” urai Mahendra.
Menghindari Instrumentalisasi
Bagi Mahendra, kiprah JK saat ini selaras dengan teori sirkulasi elite Pareto figur yang memadukan kelincahan membaca situasi ala rubah sekaligus keberanian menekan layaknya singa.
Ia dengan tegas membantah anggapan bahwa diskusi-diskusi kritis yang diinisiasi JK bertujuan merongrong pemerintahan Prabowo.
Sebaliknya, peran tersebut diambil untuk mengisi kekosongan kontrol guna mencegah instrumentalisasi negara oleh segelintir elite penguasa.
“Di usianya sekarang, beliau tidak lagi haus kekuasaan.
“JK murni memposisikan diri sebagai penjaga gawang yang mengingatkan agar pertahanan pemerintah tidak jebol oleh kebijakan yang ceroboh.
“Kini, tantangannya adalah, mampukah pemerintah merespons peringatan ini sebelum mereka kelak kehilangan kendali atas suaranya sendiri,” tutup Mahendra.
