Kirka – Predikat lumbung pangan nasional tak lantas menjamin kesejahteraan ekonomi petani di tingkat tapak.
Buktinya, dari jutaan ton jagung yang dipanen setiap tahun, mayoritas justru terpaksa dijual ke luar daerah dalam bentuk bahan baku mentah.
Pemerhati Pembangunan asal Lampung, Mahendra Utama, mencatat sebuah ketimpangan rantai pasok yang merugikan daerah.
Sepanjang 2024, sekitar 70 persen hasil bumi petani mengalir ke provinsi lain, menyisakan hanya 30 persen yang berhasil diserap oleh industri pengolahan lokal.
“Keluarnya bahan baku secara masif adalah bentuk nyata kebocoran ekonomi.
“Potensi pendapatan masyarakat desa serta daerah menguap sia-sia,” ungkap Mahendra di Bandarlampung, Rabu, 13 Mei 2026.
Jejak panen raya di ujung selatan Sumatera sejatinya sangat menjanjikan.
Catatan produksi merangkak dari 2,89 juta ton pada 2020 menjadi 3,28 juta ton dua tahun berselang, hingga menyasar target tiga juta ton untuk 2026.
Capaian positif berkat kerja keras penyuluh, petani, dan kesinambungan program Gubernur Rahmat Mirzani Djausal rupanya belum diimbangi oleh kapasitas hilirisasi yang mumpuni.
Meminjam kacamata ekonom Thomas Friedmann, Mahendra mengingatkan keunggulan pasar modern berakar pada penciptaan nilai tambah.
Daerah pemenang bukan sekadar penghasil komoditas paling banyak, melainkan wilayah yang memegang kendali atas proses pengolahan barang jadi.
Hitung-hitungan Dinas Perindustrian membuktikan teori Friedmann.
Lantaran dikirim dalam bentuk aslinya, sumbangsih komoditas kuning bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertahan di level 3,4 persen.
Angka berpotensi meroket tajam hingga 15 persen andai pemerintah mampu menyulap bulir mentah menjadi pakan ternak, tepung, atau produk bioenergi.
Menjawab tantangan surplus yang acap kali memukul harga saat panen raya, hilirisasi mutlak digenjot.
Langkah nyata penyelesaian masalah terletak pada pemenuhan fasilitas pascapanen.
Mahendra mendorong pendirian sentra mesin pengering (corn dryer) berkapasitas besar langsung di titik-titik produksi.
Tata kelolanya kelak diserahkan kepada manajemen koperasi maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar perputaran uang tetap berada di tingkat desa.
Bersamaan dengan penyediaan infrastruktur, pemerintah daerah dituntut menggelar karpet merah bagi investor swasta.
Skema kemudahan perizinan serta jaminan ketersediaan pasokan wajib diberikan agar pabrik pakan skala besar bersedia menanamkan modalnya.
“Lampung tidak boleh sekadar berpuas diri menjadi penyumbang emas mentah bagi Sumatera.
“Waktunya kita bertransformasi membangun ekosistem industri pakan modern yang mandiri,” pungkas tokoh Eksponen 98 ini.
