“KPK mencatat ada 65 terpidana korupsi yang mengajukan upaya PK selama 2020. Hal lain yang menarik adalah ada yang tidak melewati upaya hukum biasa.
Jadi setelah menerima putusan di pengadilan tingkat pertama lalu dieksekusi, dan dalam beberapa bulan kemudian mengajukan PK,” kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan, Ali Fikri dalam diskusi virtual bertajuk ”PK Jangan Jadi Jalan Suaka” pada 26 Januari 2021.
KPK juga memandang pengajuan Peninjauan Kembali yang berbondong-bondong dilakukan para napi koruptor sangat penting diperhatikan.
Baca Juga : Putusan PK Agung Ilmu Mangkunegara Diterima KPK
“Sekalipun ini merupakan hak narapidana, tapi ini akan jadi perhatian penting KPK,” ujar Ali Fikri.
Jika ini tetap berlanjut, kata dia, KPK khawatir tingkat kepercayaan masyarakat atas lembaga peradilan akan semakin menurun sehingga upaya pemberantasan korupsi yang sedang dilakukan bersama tak akan membuahkan hasil yang maksimal.
