Kirka – Langkah Presiden Prabowo Subianto merajut kedekatan dengan berbagai negara dunia membawa agenda pertahanan yang terukur.
Eksponen 98, Mahendra Utama, memandang manuver diplomasi sang kepala negara bertujuan memecah ketergantungan militer Republik Indonesia pada kekuatan asing tunggal.
Kebutuhan dalam negeri saat ini meliputi pemutakhiran teknologi alat utama sistem persenjataan (alutsista), latihan gabungan, intelijen, hingga transfer keahlian industri pertahanan.
Menggantungkan seluruh pemenuhan elemen kemiliteran pada satu pemasok sangat berisiko bagi kedaulatan bangsa.
“Prabowo menerapkan prinsip strategic hedging, yakni menjalin kerja sama dengan banyak kekuatan global sekaligus untuk meminimalkan risiko ketergantungan,” ungkap Mahendra, Senin, 24 Agustus 2026.
Pendekatan kepada Prancis menjadi salah satu bukti nyata.
Kala bertemu Presiden Emmanuel Macron, pembahasan mencakup penguatan sektor pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga penyelesaian perundingan IEU-CEPA.
Macron secara gamblang merespons dengan menyebut Indonesia sebagai mitra strategis utama di kawasan Indo Pasifik.
Kolaborasi bersama China juga memperlihatkan eskalasi signifikan.
Pada Agustus 2026, Jakarta dan Beijing sepakat mempererat kerja sama militer.
Kesepakatan mencakup latihan gabungan, pertukaran perwira, sampai rencana pembangunan pabrik amunisi bersama yang berpotensi membawa alih teknologi ke tanah air.
Jalinan kemitraan tidak berhenti di dua negara. Kerja sama dengan Rusia, India, Turki, Jepang, beserta negara sahabat lainnya otomatis membentuk rantai pasok pertahanan yang jauh lebih beragam.
Mahendra meluruskan pandangan keliru yang menganggap perluasan kemitraan sama dengan membangun aliansi pakta militer tertentu.
“Diversifikasi justru membuat posisi Indonesia lebih solid dan sulit ditekan oleh satu negara pemasok mana pun,” tuturnya menambahkan.
Dalam kacamata ketahanan pertahanan (defence resilience), kekuatan angkatan bersenjata tidak sebatas diukur dari jumlah alutsista.
Kemampuan mempertahankan kesiapan tempur saat konstelasi geopolitik global berubah arah menjadi indikator utama sebuah negara berdaulat.
Dengan begitu, seluruh langkah diplomasi luar negeri Prabowo bermuara pada satu tujuan pasti.
“Ujung dari diplomasi pertahanan ini adalah kemandirian,” kata Mahendra memungkasi penjelasannya.
