Kirka – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyambangi sentra pertanian ubi kayu di Desa Muara Jaya, Kabupaten Lampung Timur, Rabu kemarin.
Kehadiran orang nomor dua di Republik Indonesia tersebut langsung disambut rentetan aspirasi dari para petani, mulai dari tata niaga hasil panen hingga keluhan soal infrastruktur jalan yang tak kunjung mulus.
Kunjungan kerja ke wilayah Sumatera bagian selatan tersebut merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.
Di hadapan sekitar 600 anggota Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Wapres menegaskan bahwa fokus pemerintah pusat kini merambah pada komoditas strategis selain beras, salah satunya ubi kayu.
Dalam sesi dialog, perwakilan petani mengutarakan beban berat yang mereka tanggung.
Mereka mendesak adanya penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) singkong, pengadaan alat mesin pertanian yang memadai, serta suntikan modal koperasi agar akses pupuk bersubsidi menjadi lebih mudah.
Menjawab keluh kesah tersebut, Gibran memastikan negara akan hadir melindungi nasib petani lokal.
Langkah nyata yang segera diambil adalah merumuskan regulasi untuk menstabilkan harga melalui pembatasan keran impor produk turunan singkong.
“Masalah HET nanti segera didiskusikan dengan pimpinan kami. Lalu standarisasi alat ukur dan kadar aci.
“Jika tiga poin tersebut sudah jelas, saya yakin harga akan stabil, tidak fluktuatif lagi, dan untuk masalah kesejahteraan pasti akan meningkat,” papar Gibran, dikutip pada Kamis, 16 Juli 2026.
Pernyataan Wapres langsung mendapat sambutan positif dari Joko, salah satu perwakilan Gapoktan.
Ia berharap kedatangan jajaran eksekutif mampu membawa angin segar bagi peningkatan budidaya pertanian di daerahnya.
Respons Keluhan Jalan Rusak
Usai menampung urusan ladang, perbincangan beralih pada problem klasik Provinsi Lampung, jalan rusak.
Gibran mengaku sudah hafal betul dengan aduan masyarakat setempat terkait buruknya akses transportasi.
Menurutnya, jalanan berlubang sangat menghambat mobilitas warga sekaligus mencekik laju perputaran ekonomi desa.
Alih-alih menyalahkan kinerja pemerintah daerah, Gibran lebih memilih mengedepankan solusi kolaborasi.
Ia menyadari bahwa keterbatasan ruang fiskal di tingkat kabupaten maupun provinsi membuat pemerintah pusat harus segera turun tangan mengambil alih perbaikan.
“Masalah aspal, saya kira tidak perlu lempar-lemparan ke gubernur atau bupati. Nanti kami coba usahakan agar titik-titik yang memang menopang kegiatan ekonomi akan diprioritaskan,” tegasnya.
Bukti nyata mandeknya pembangunan infrastruktur terekam jelas saat rombongan meninjau Jembatan Way Bungur.
Akses penghubung antardesa yang putus total sejak 2016 silam membuat warga beserta anak sekolah terpaksa bertaruh nyawa menyeberang menggunakan perahu kayu selama bertahun-tahun.
Wapres memastikan penanganan akses-akses vital semacam itu akan masuk dalam agenda prioritas pusat.
Selepas merampungkan seluruh agenda peninjauan di Bumi Ruwa Jurai, rombongan dijadwalkan langsung bertolak menuju Provinsi Sumatera Selatan pada hari ini Kamis, 16 Juli 2026.
Di Kota Palembang, Wapres diagendakan memantau sejumlah proyek strategis, mulai dari layanan RSUD Siti Fatimah, progres Tol Trans Sumatera di Jembatan Musi V, hingga fasilitas Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) Keramasan.
