Menu
Precision, Actual & Factual

Ada Mahar 24M CAGUB Lampung, Bikin MAKI Angkat Bicara

  • Bagikan
Kordinator MAKI Boyamin Saiman. Foto Istimewa

Kirka.coBandar Lampung – Fakta baru persidangan yang terungkap di PN Tipikor Tanjungkarang, Kamis (25/02) perihal dana yang dikeluarkan mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa untuk mendapatkan dukungan partai politik dalam Pilgub Lampung 2018 sejumlah Rp 24 miliar ke DPW PKB , Ketua DPD Partai Hanura Lampung & DPP Partai Hanura, membuat Koordinator MAKI Boyamin Saiman angkat bicara.

Fakta sidang mahar politik diungkap Paryono, Darius Hartawan & Rizani Andi Wijaya, Mustafa merogoh kocek sebesar itu karena menurutnya ia terpaksa. Sebabnya, Partai NasDem besutan Surya Paloh disebutnya telah menunjuknya agar maju mencalonkan diri sebagai Gubernur Lampung pada Pilgub 2018 kemarin.

Mustafa memberikan Rp6 miliar ke Partai Hanura lewat mantan Ketua Partai Hanura Lampung Sri Widodo. Kemudian Mustafa memberikan Rp18 miliar ke DPW PKB Lampung lewat Khaidir Bujung dan Midi Ismanto.

Penyidik KPK sudah tercatat memeriksa Sri Widodo. Juga sudah memeriksa Khaidir Bujung dan Midi Ismanto, berikut Ketua DPW PKB Lampung Chusnunia Chalim alias Nunik, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Lampung.

Keterangan-keterangan di atas terungkap berkat penghadiran para saksi yang dijadwalkan oleh KPK di ruang persidangan. Belakangan DPW PKB Lampung memulangkan Rp14 miliar karena pada akhirnya Mustafa tidak mendapat rekomendasi dari DPW PKB Lampung, karena saat itu DPW PKB Lampung justru mencalonkan Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim dalam kontestasi Pilgub kala itu.

Adalah Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada Redaksi Kirka.co, Jumat (26/02), mengatakan, ” Apa yang terungkap di dalam ruang persidangan tersebut sudah cukup membuat KPK untuk melaksanakan pekerjaannya sebagai lembaga yang berdiri untuk memberantas korupsi, dan melakukan penindakan,” ujar Boyamin.

Atas apa yang telah diungkap KPK lewat persidangan di hadapan majelis hakim tersebut, MAKI menegaskan menitikberatkan sorotannya ke Provinsi Lampung.

“Parah ya. Jadi begini, MAKI sudah mulai melakukan pemantauan perkara korupsi di Lampung. MAKI akan konsentrasi terhadap proses pengembangan selanjutnya dari KPK atas kasus di Lampung Tengah ini. Dimana sekarang sudah sidang,” tutur Boyamin.

Pernyataan sikap dari MAKI melalui Boyamin tersebut juga diiringi desakan kepada KPK, agar KPK tidak melulu hanya mempertontonkan perilaku-perilaku koruptif yang berlangsung di Provinsi Lampung.

Namun juga KPK di kepemimpinan Firli Bahuri juga diharapkan mampu memberi kepastian hukum di mata publik perihal penegakan hukum sehingga publik melihat KPK masih mengarahkan segalanya demi keadilan.

“Dan saya akan mengawal serta meminta dan mendesak KPK agar menjerat pihak-pihak lain yang terlibat. Terutama yang menjadi pendonor penyedia uang, memberikan, perantara, penerima,” jelas dia.

MAKI secara khusus meminta pertanggungjawaban KPK dalam hal penetapan tersangka di dalam dugaan suap menyuap atas proses biaya untuk mendapatkan rekomendasi partai politik yang dilakukan Mustafa. Dengan catatan, ungkap Boyamin, harus lah memenuhi unsur dan syarat seperti kelengkapan bukti-bukti.

MAKI menyebut biaya yang dikeluarkan Mustafa agar mendapat rekomendasi partai politik untuk mendapatkan perahu melenggang pada Pilgub Lampung tersebut dengan sebutan ”kapal”.

“Sampai juga terkait dengan kapal. Itu juga harus dimintai pertanggungjawaban sebagai tersangka maupun terdakwa di pengadilan. Jika nanti ditemukan bukti yang cukup. Dan saya akan bisa membantu KPK melengkapi bukti-bukti itu,” tandas Boyamin.

Diketahui terungkap penyedia uang agar Mustafa mendapat rekomendasi DPW PKB Lampung adalah Berkah Mofaje Caropeboka, seorang mantan terpidana kasus korupsi.

Hutar Sinaga

  • Bagikan