Kirka – Keberhasilan India merebut tahta produsen padi terbesar sedunia dari tangan China rupanya memicu tragedi di akar rumput.
Gelombang panen raya dengan proyeksi 150 juta ton sepanjang 2024-2025 tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan.
Sebaliknya, 85 persen petani kecil di negara itu harus menelan pil pahit lantaran harga gabah terjun bebas, berbarengan dengan pukulan telak akibat perubahan iklim yang kian mengganas.
Pemerhati Pembangunan Mahendra Utama menilai fenomena di India patut menjadi peringatan keras bagi sesama negara agraris, termasuk Indonesia.
Menurutnya, lonjakan hasil panen tanpa dibarengi skema perlindungan ekonomi memicu kerugian masif di akar rumput.
“Rekor panen seolah menjelma sebagai kemenangan semu.
“Petani kecil justru berhadapan dengan jatuhnya nilai jual komoditas hingga di bawah Harga Dukungan Minimum akibat kelebihan pasokan,” ujar Mahendra, Sabtu, 23 Mei 2026.
Ia mengutip pandangan Chairman Bharat Krishak Samaj, Ajay Vir Jakhar, yang menyoroti rasa frustrasi kaum tani.
Pemusatan target pemerintah mengejar volume melahirkan kelimpahan pasokan, namun berujung pada kemandekan pendapatan produsen utama.
Kehancuran harga bukan satu-satunya masalah struktural.
Mahendra merujuk pada laporan terbaru yang memperlihatkan kebutuhan dana raksasa untuk menyelamatkan sektor pertanian India dari ancaman ekologis.
India harus merogoh kocek mencapai 136,49 miliar dolar AS atau sekitar Rp2.000 triliun per tahun demi membentengi ladang dari gempuran cuaca ekstrem.
Serangan hama, penurunan drastis kualitas panen, serta kekeringan panjang memaksa lahirnya skema mitigasi berbiaya tinggi.
Lebih jauh, perluasan lahan padi mulai merambah kawasan rawan air.
Pola tanam serampangan berisiko tinggi merusak konservasi sumber daya alam sekaligus menggerus keberagaman hayati lokal.
Bagi negara tropis bersatus agraris, Mahendra menegaskan kewajiban pemerintah memetik pelajaran dari kejatuhan harga di India.
Usaha mengejar rekor swasembada sah dilakukan, namun kesejahteraan hulu wajib menjadi prioritas.
“Negara agraris akan terkurung dalam jebakan kelas menengah bila mengabaikan pekebun kecil.
“Kebijakan pangan berkeadilan mutlak berpijak pada perlindungan kesejahteraan mereka, bukan sekadar memburu rekor produksi dunia,” pungkasnya.
