Kirka – Beredarnya narasi yang menyebutkan Indonesia telah mengekspor beras ke Malaysia dengan harga sangat murah, yakni Rp10.000 per kilogram (kg), dipastikan sebagai informasi palsu alias hoaks.
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, menilai isu menyesatkan tersebut sengaja dihembuskan sebagai bentuk politisasi komoditas pangan di era post truth.
“Ini adalah contoh nyata dan sempurna bagaimana isu pangan, khususnya beras, dimodifikasi menjadi senjata politik.
“Narasinya sengaja dibangun seolah-olah pemerintah menjual beras murah ke luar negeri di saat rakyatnya sendiri membutuhkan, padahal faktanya sama sekali tidak ada transaksi tersebut,” ujar Mahendra Utama, Jumat, 15 Mei 2026.
Mahendra membeberkan bahwa dalam kacamata ekonomi politik, beras bukan sekadar urusan kebutuhan pokok, melainkan political commodity yang sangat menentukan stabilitas negara.
Oleh karena itu, isu beras kerap dijadikan alat untuk mencapai tujuan politik tertentu dengan mempermainkan emosi publik.
Bantahan
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa negosiasi ekspor beras antara Indonesia dan Malaysia masih menemui jalan buntu karena jurang perbedaan harga yang terlampau lebar.
Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, secara terbuka mengonfirmasi bahwa tawaran dari pihak Malaysia dinilai tidak masuk akal.
“Harga yang mereka minta terlalu rendah, masih di bawah Rp10.000 per kg.
“Sementara kita mematok harga di angka Rp13.000 hingga Rp14.000 per kg karena beras yang ditawarkan adalah kualitas premium dengan tingkat broken (butir patah) hanya 5 persen,” kata Ahmad Rizal pada 22 April lalu.
Ahmad Rizal menegaskan, dengan selisih harga yang signifikan tersebut, kesepakatan tidak mungkin terjadi.
“Masa kita subsidi ke negara lain, kan tidak mungkin,” tegasnya.
Di sisi lain, otoritas Malaysia pun telah membantah rumor transaksi ini secara resmi.
Kementerian Pertanian dan Keamanan Pangan Malaysia merilis pernyataan bahwa saat ini pihaknya tidak memiliki rencana untuk membeli beras dari Indonesia.
Pernyataan ini diperkuat oleh distributor beras nasional Malaysia, Bernas, yang memastikan belum ada komitmen, negosiasi pembelian, maupun kesepakatan apa pun terkait impor beras dari Tanah Air.
Stok Tertinggi dan Perang Informasi
Menepis narasi krisis pangan yang coba dibangun melalui hoaks tersebut, Mahendra Utama mengingatkan masyarakat untuk melihat data statistik yang ada.
Berdasarkan data resmi per Mei 2026, Indonesia justru mencatatkan rekor stok beras tertinggi sepanjang sejarah, yakni mencapai 5,3 juta ton.
Senada dengan Mahendra, Tokoh Banser GP Ansor, Gus Syafiq, turut menyoroti pola disinformasi yang terus berulang di tengah masyarakat.
“Kalau kita cermati, narasi itu dibangun seakan-akan Indonesia sedang kekurangan beras dan pemerintah mengabaikan rakyat.
“Padahal, data resmi yang ada justru membuktikan sebaliknya,” ungkap Gus Syafiq.
Mahendra kembali menegaskan bahwa fenomena ini adalah imbas dari post truth politics, di mana emosi dan keyakinan personal kerap kali lebih mudah dipercaya ketimbang fakta objektif yang ada di lapangan.
Ia memperingatkan bahwa disinformasi semacam ini merupakan upaya sistematis untuk mendelegitimasi capaian ketahanan pangan nasional.
“Di tengah tensi politik saat ini, publik harus mengembalikan akal sehat. Kita perlu lebih kritis, selalu periksa sumber resmi, dan jangan menelan mentah-mentah klaim viral di media sosial.
“Ingat, isu ini bukan lagi sekadar urusan isi piring, tapi sudah menjadi ranah perang informasi yang bisa mengoyak kepercayaan masyarakat,” pungkas Mahendra.
